jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid merasa prihatin dengan kondisi perempuan dan anak-anak, termasuk anak yatim. Apalagi di tengah mewabahnya covid-19, kedua kelompok ini menjadi korban terbesar.
Karena itu legislator yang beken disapa dengan panggilan HNW ini mengusulkan agar negara benar-benar hadir melindungi semua rakyat, termasuk perempuan dan anak-anak sesuai perintah Pembukaan UUD 1945, dengan memerintahkan Kementerian Keuangan menambah anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
BACA JUGA: Ziarah ke Makam Pendiri Muhammadiyah, Gus Jazil: Kita Harus Teruskan Perjuangannya
“Kami sangat mendukung anggaran Kementerian ini dinaikkan," kata Hidayat dalam sambutan penyerahan bantuan spesifik program kesetaraan gender Kementerian PPPA kepada Yayasan Yatim Jamiyatul Khair, Yayasan Al-Muhajirin, dan Majelis Taklim Malakul-Jannah secara daring di Jakarta, Senin (5/10).
Hidayat menilai kenaikan anggaran itu bisa dilakukan jika Kemen PPPA meningkatkan jumlah program untuk perempuan dan anak-anak termasuk anak yatim. Apalagi, kaum perempuan merupakan mayoritas WNI, yakni mencapai 51 persen dari total penduduk Indonesia.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Tiba-tiba Berhenti Membuka Borok KPK, Ada Apa?
Dan dengan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak, termasuk anak yatim, terserap seluruhnya, serta membawa dampak yang positif bagi mereka.
"Kalau dari sisi penerima manfaat jumlahnya lebih dari 51 persen penduduk Indonesia, tetapi anggaran Kementerian PPPA (Rp 279,5 miliar-red) justru lebih rendah dari anggaran satu direktorat jenderal kementerian lain," tutur Hidayat.
BACA JUGA: Sikap PAN Keras, tetapi Tetap Setuju RUU Cipta Kerja Jadi UU
Pimpinan MPR sekaligus anggota Komisi VIII DPR ini menyebutkan, pemberian bantuan dari Kementerian PPPA yang menterinya berasal dari Bali kepada lembaga-lembaga Islam di Jakarta, merupakan kelanjutan dari keteladanan pendiri bangsa, yang melepaskan diri dari sekat wilayah dan agama ketika mengambil kebijakan negara.
Petinggi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan, pada periode 2009-2014 ketika Menteri Sosial merupakan seorang Habaib (yakni Habib Salim Segaf Al-Jufri), bantuan juga banyak diberikan kepada warga non muslim di Papua dan Bali.
Hal itu, kata HNW, merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ke-5 Pancasila, di mana keadilan sosial diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sejarah pun, Anggota BPUPKI dari berbagai faksi, suku dan agama telah sepakat bahwa Indonesia berkewajiban menjadi negara yang melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan bagi seluruh warganya.
Inilah menurutnya salah satu makna dari negara demokrasi, baik yang di eksekutif maupun legislatif diperintahkan oleh Pancasila dan agama untuk menguatkan dan membantu menyelesaikan masalah yang ada.
“Karena itu program bantuan dari Kementerian PPPA ini harus dijalankan dengan amanah, oleh semua pihak, sehingga bisa berkelanjutan," ujar HNW.
Sekalipun jumlahnya belum mencukupi semuanya, kata dia, tetapi jika terlaksana dengan baik dan benar, terbukti memberikan manfaat besar pada rakyat, maka pada tahun anggaran berikutnya bisa jadi argumen kuat untuk kelanjutan program dan peningkatan anggaran serta perluasan manfaatnya.
"Ini sekaligus sebagai implementasi ajaran agama terkait memuliakan perempuan dan melindungi anak-anak, termasuk anak yatim," pungkas wakil rakyat Dapil DKI Jakarta ini.(jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam