PRIHATIN: Presiden Diminta Turun Tangan Selesaikan Perseteruan Ahok-BPK

Selasa, 03 November 2015 – 05:20 WIB
Basuki Tjahaja Purnama. Foto.Dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Keprihatinan diungkapkan sejumlah pihak, terkait konflik berkepanjangan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Perseteruan dua belah pihak yang sama-sama lembaga negara ini, menimbulkan kegaduhan politik yang semakin membingungkan masyarakat. 

Bahkan, dikhawatirkan lambat laun persoalan ini dapat menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, karena dinilai tidak mampu mengkoordinir para bawahannya.

BACA JUGA: Polisi Pegang Identitas Penembak Kantor Go-Jek, Ini Sebagian Ciri-Cirinya

”Seharusnya kedua belah pihak bisa saling menahan diri, terutama Ahok yang selama ini memang dikenal kerap mengedepankan emosi daripada berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan,” ujar Muhlis Ali, tokoh pemuda Jawa Timur se-Jakarta seperti dikutip dari Indopos (JPNN Group), Senin (2/11). 

Muhlis yang juga menjabat Direktur Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) ini, mengatakan di tengah situasi ekonomi yang serba sulit seperti ini, rakyat disuguhi atraksi gontok-gontokan antara dua lembaga negara. Seharusnya, dua instansi tersebut terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA: 51 Warga Bekasi Keracunan Asap

Semisal, gubernur harusnya fokus menyelesaikan persoalan kemacetan lalu lintas, pengangguran, upah murah, banjir, dan sederet persoalan lain di Ibu Kota. Kemudian, BPK DKI fokus menelusuri penggunaan keuangan oleh kepala daerah yang menyimpang di berbagai wilayah. ”Jangan malah saling serang seperti yang terjadi sekarang ini,” katanya.

Lebih jauh, Muhlis berharap Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dapat menengahi kegaduhan politik antara gubernur dan BPK DKI. ”Sebab kalau terus didiamkan tentu membuat rakyat akan semakin kebingungan,” terangnya.

BACA JUGA: Ahok versus BPK Makin Panas, Jokowi Diminta Turun Tangan

Seperti diketahui, Gubernur Ahok masih tidak terima dengan hasil audit BPK terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) senilai Rp 755 miliar yang diduga kemahalan. 

Dalam pengadaan lahan seluas 3,5 hektare yang menggunakan anggaran APBD Perubahan 2014 itu, BPK DKI menilai ada potensi kerugian negara Rp 191 miliar. Tapi Ahok bersikukuh kalau pembelian lahan yang diperuntukkan untuk lokasi RSUD khusus jantung itu sudah sesuai aturan.  

Bahkan, Ahok menantang BPK DKI untuk bertarung di pengadilan. Hal itu dilakukan Ahok, menyikapi audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras oleh BPK DKI yang menurut pandangan Ahok bersifat tendensius.

”Mendingan aku ajak dia ke pengadilan. Saya buktikan bahwa BPK DKI tendensius dan yang namanya (Ketua BPK DKI) Efdinal tendensius. Makanya kita buktikan saja di pengadilan dan saya akan buktikan kenapa dia ngincar kita seperti itu,” tuding Ahok. 

Ahok juga menuduh, BPK juga tengah mengincar sang adik, Basuri Tjahaja Purnama yang juga menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Basuki mengatakan, kabupaten yang dipimpin Basuri awalnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun berubah menjadi Disclaimer.  

”Jadi saya berani katakan ada oknum BPK tendensius, nyerang saya dan adik saya yang Bupati Belitung Timur. Sudah ada buktinya, suratnya, indikasinya, saya punya videonya lengkap. Dia (oknum BPK) tuker buku satu, buku dua, dan tiga enggak ditukar,” cetus Ahok juga.

Ahok juga mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Majelis Kode Etik Kehormatan BPK, tetapi tidak mendapat respons. Basuki juga mengaku tidak mengetahui kesalahan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.  

Pada sisi lain, Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta, Efdinal tidak mau kalah dengan membantah tudingan Ahok, bahwa pihaknya tendensius. Ditegaskannya, semua auditornya bekerja secara profesional. ”Semua auditor BPK itu profesional dan bertanggungjawab. Mereka melaksanakan tugas mulia mengaudit pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara berdasarkan UU yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Efdinal memastikan tudingan tersebut tidak berdasar. Sebab menurutnya seluruh auditor BPK sudah bekerja berdasarkan sumpah jabatan yang diamanatkan.

”Mereka bekerja diawali dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada yang mereka takutkan bahkan mati pun di lapangan mereka ikhlas dan sudah siap demi melaksanakan tugas negara dan ibadah kepada Allah SWT,” ungkapnya. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hujan Deras, Salat Istisqa pun tak Sia-sia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler