PRIMA Sumut Siap Bertarung Menuju Pemilu 2024

Rabu, 18 Mei 2022 – 04:36 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Sumatera Utara Ade Darmawan bersama Wakil Ketua DPW Prima Sumut yang juga aktivis Johan Merdeka dan Zulkifli serta Unggul Tampubolon dari Majelis Tinggi DPW Prima Sumut saat diskusi di Medan, Selasa (17/5/2022). Foto: Dok. PRIMA

jpnn.com, MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ade Darmawan menyatakan partainya siap bertarung dan memenangkan Pemilu 2024 di Sumut.

Ade Darwaman menyampaikan hal itu di Medan, Sumut pada Selasa (17/5/2022).

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Brigjend TNI (Purn) Dedi Hernadi Bergabung di PRIMA

Pada kesempatan itu, Ade didampingi Wakil Ketua DPW Prima Sumut yang juga aktivis Johan Merdeka dan Zulkifli serta Unggul Tampubolon dari Majelis Tinggi DPW Prima Sumut.

Ade juga menyoroti cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial yang belum terwujud. Padahal, kata dia, sudah 77 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia dalam tiga masa pemerintahan, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

BACA JUGA: PRIMA: Pilpres 2024 Harus Bebas dari Polarisasi Politik Seperti 2014 & 2019

Dia menilai ketimpangan dan kemiskinan lahir dari sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan serta sumber daya tidak terdistribusi secara adil.

"Di satu sisi, segelintir orang atau kaum satu persen menguasai sumber daya. Sementara, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi,” kata Ade Darmawan.

BACA JUGA: PRIMA: Indonesia Harus Lebih Keras Suarakan Ketidakadilan Dunia

Dia berbicara didampingi Wakil Ketua DPW Prima Sumut yang juga aktivis Johan Merdeka dan Zulkifli serta Unggul Tampubolon dari Majelis Tinggi DPW Prima Sumut.

Ade Darmawan menegaskan Prima yang hadir sejak 2020 merupakan antitesa atau pembanding bagi partai-partai politik yang telah ada.

Dia menjelaskan kehadiran Prima sebagai antitesa lantaran melihat masyarakat sudah jenuh dengan partai yang ada selama ini.

“Prima hadir untuk semua golongan, terutama rakyat biasa. Prima juga hadir sebagai antitesa, keberadaannya sama sekali berbeda dengan partai lain,” ujar Ade Darmawan.

Ade juga menyatakan Prima punya integritas dan berjuang bersama rakyat memenangkan Pancasila, terutama pada sila kelima agar bisa terwujud dengan cara bergotong royong.

Untuk itu, kata Ade, anggota Partai Rakyat Adil Makmur berasal dari masyarakat yang berintegritas.

Bahkan, pengurus partai pun adalah orang-orang yang biasa turun langsung ke masyarakat petani, buruh, dan lain-lainnya.

“Prima diisi orang-orang pergerakan atau aktivis Sumut, bukan tokoh-tokoh politik. Bahkan, juru bicara Prima berasal dari kalangan muda mahasiswa yang akan menyelesaikan atau baru selesai kuliah, seperti Mahadir Matondang dan Erika,” kata Ade.

Ade Darmawan juga menegaskan Prima antioligarki yang dapat menghancurkan negara.

Dia memaparkan oligarki Indonesia menumpuk kekayaannya dari eksploitasi sumber daya alam. Kemudian dijual murah ke pasar dunia.

Oligarki Indonesia juga banyak hidup dari perburuan rente sehingga butuh topangan politik sebagai cara mempertahankan sekaligus menumpuk kekayaannya.

Menurut Ade, program kerja yang ditawarkan Prima membela kepentingan masyarakat.

Dia mencontohkan untuk bidang kesehatan, Prima akan membuat terobosan agar masyarakat yang ke rumah sakit tak perlu lagi menunjukkan KTP sebagai syarat berobat.

"Ada atau tidak ada KTP, rakyat yang datang ke rumah sakit harus diterima,” kata Ade.

Terkait outsourcing pada pekerja atau buruh, menurut Ade, sistem tersebut harus dihapuskan.

Pemerintah dan negara, menurutnya, harus hadir untuk melindungi buruh.

"Negara wajib berpihak kepada rakyat, bukan pada cukong," ujarnya.

Wakil Ketua DPW Prima Sumut Johan Merdeka menyoroti persoalan agraria di Sumut. Dia menilai pemerintah sepertinya belum mampu memberikan rasa keadilan atas tanah.

“Masih banyaknya tanah-tanah yang sudah dikuasai dan digarap oleh rakyat belum diberikan hak atas tanah (Sertifikat). Belum lagi tanah-tanah rakyat yang dulunya dirampas perusahaan-perusahaan negara, asing maupun perusahaan dalam negeri belum dikembalikan,” ujar Johan.

Johan juga menilai Gubernur Sumut juga belum menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.

“Terkait korupsi, masih ada ketimpangan dan belum ada penegakan hukum yang berkeadilan," kata Johan.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler