JAKARTA--Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Departemen Pendidikan Nasional (Depdinkas) Hamid Muhammad menyatakan, Depdiknas siap mendirikan 325 lembaga pendidikan kursus di Indonesia guna melakukan peningkatan pengembangan pendidikan kewirausahaan.
“Kita mentargetkan akan membentuk sebanyak 325 lembaga, di mana 125 lembaga merupakan lembaga kewirausahaan berbasis kursus, 100 lembaga di bidang keaksaraan, dan sisanya 100 lembaga mengenai pendidikan kewirausahaan berbasis kesetaraan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/1).
Selain itu, untuk pendidikan keaksaraan sendiri, khususnya bagi para masyarakat buta aksara, Depdiknas akan merubah orientasinyaYakni dengan melakukan kolaborasi dengan program UNESO
BACA JUGA: Diperketat, Simulasi Industri di SMK
“Jadi nantinya sasaran utamanya adalah para penderita buta aksara yang akan kita pelihara dan dipenuhi dengan program-program lanjutan yang bersifat pemberdayaan ekonomi di bidang kewirausahaan,” paparnyaDi samping itu, Hamid pun juga menjelaskan, program pendidikan kewirausahaan yang memang sudah direncanakan sejak tahun 2009 lalu ini, juga turut dimasukkan di dalam prigram 100 hari Depdiknas.
“Kami mengupayakan agar program pendidikan kewirausahaan ini ini akan mampu menopang program 100 hari yang memang difokuskan pada penyelarasan dunia pendidikan dan ketenagakerjaan yang digarap pada lima tahun ke depan,” terang Hamid.
Selain itu, adapun program lainnya yang juga turut diprioritaskan di dalam PNFI Depdiknas, antara lain pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.
Pada tahun 2010, terang Hamid, pihaknya akan melakukan peningkatan akses pada standar layanan minimal di sekolah-sekolah PAUD yang standarnya sudah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Mendiknas beberapa waktu lalu
BACA JUGA: Kampus IPDN di Bekas Kantor DPRD
“Saat ini uji coba yang kami lakukan hanya di dua kabupaten saja, Bogor dan Kulon ProgoSedangkan untuk pendidikan kesetaraan, Depdiknas akan tetap terus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan
BACA JUGA: Urung Menolak, DPR Awasi Unas
Jika ada masyarakat yang sudah mendapatkan pendidikan formal, maka tidak berhak untuk mendapatkan program ini“Kita akan fokus pada daerah terpencil, khususnya masyarakat yang tersiolasi seperti di Badui, serta layanan bagi anak-anak TKI yang ada di Sabah dan Serawak, MalaysiaBahkan, kami juga menerima permintaan dari sekolah Indonesia di Kuala Lumpur agar membuka sekolah serupa di Johor dan Kelantan,” ungkapnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prioritas, Internet di Papua Barat dan Malut
Redaktur : Tim Redaksi