Urung Menolak, DPR Awasi Unas

JAKARTA - Semakin dekatnya pelaksanaan ujian nasional (Unas) membuat Komisi X DPR mengendurSebelumnya, komisi yang membidangi masalah pendidikan itu mewacanakan penolakan Unas

BACA JUGA: Prioritas, Internet di Papua Barat dan Malut

Kini mereka memberikan kesempatan agar Unas terlaksana terlebih dahulu, untuk kemudian dievaluasi.

"Kami tidak mungkin menolakIni sudah dianggarkan dan sekarang sudah separuh jalan

BACA JUGA: Depdiknas Gencarkan Program Beasiswa

Kalau dihentikan, konsekuensinya akan lebih buruk lagi," kata Wakil Ketua Komisi X, Hakam Naja.

Kalaupun ditolak, kata Hakam, seharusnya saat penyusunan RAPBN 2010 pada September 2009 laluSaat itu katanya, anggaran disusun oleh wakil rakyat periode sebelumnya

BACA JUGA: Anggaran Depdiknas 2009 Terserap 93 Persen

Karena sudah dianggarkan, tugas komisi saat ini adalah mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan Unas tersebut.

Kalau Unas distop, kata Hakam pula, imbasnya akan semakin burukSebab, itu akan mengubah tatanan yang terbangun sebelumnyaSelain itu, kebijakan tersebut bakal memunculkan ketidakpastianOrangtua, siswa dan pihak sekolah, akan bingung harus menuruti siapaPemerintah yang menggelar Unas, atau sejumlah pihak yang menginginkan Unas dihapus.

"Tidak bisa kalau dihentikan di tengah jalanIbaratnya, mobil sedang berjalan 100 kilo (km/jam) tiba-tiba kita rem mendadakItu akan sangat berbahayaMudaratnya lebih banyak," kata Hakam yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yang paling fair, kata Hakam, adalah tetap menggelar Unas, agar nanti bisa dievaluasi setelah pelaksanaannyaApakah Unas tetap kredibel untuk dipertahankan, atau malah harus dihapus"Opsi-opsi lain juga akan digodokMisalnya, Unas tetap digelar, namun tidak menentukan kelulusanHanya untuk mengukur standar pencapaian," ujarnya.

Karena itu, masih menurut Hakam, Komisi X bakal turun langsung memantau UnasMulai dari teknis persiapan hingga pelaksanaanHasil-hasil Unas pun akan mereka monitor untuk mengambil sikap resmi.

Hakam menilai, tes dengan standar nasional untuk mengukur pencapaian siswa memang perluNamun masalahnya, apakah fasilitas dan kualitas pendidikan di semua sekolah di Indonesia sudah memenuhi standar, hingga harus mengikuti tes tersebutKalau tidak, berarti Unas harus direvisi lagi.

"Sistem Unas kan sekarang disamaratakan di seluruh IndonesiaApakah model seperti itu layak dipertahankan? Padahal, masih ada ketimpangan kualitas, sarana dan prasarana, termasuk kualitas guru," tuturnya.

Karena itu, pasca pelaksanaan Unas, Komisi X menurut Hakam, bakal meminta pemerintah membuat paper yang lebih lengkap dan mendalamKomisi akan mengevaluasi secara menyeluruhApalagi, Mendiknas M Nuh sudah berancang-ancang untuk membawa Unas lebih jauh lagiMantan Menkominfo itu akan membuat Unas integral dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN).

"Itu langkah radikalSeberapa kredibel Unas sampai menjadi syarat masuk perguruan tinggi negeri," kata Hakam pula(aga/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Guru Sweeping Rumah Ketua DPRD