jpnn.com - JAKARTA - Suara Fraksi Partai Golkar (FPG) pada saat paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Pilkada yang digelar Jumat (26/9) dini hari tak bulat. Meski FPG nyata-nyata mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD, namun ada 11 anggotanya yang memilih mendukung mekanisme pilkada langsung.
Sanksi pun mengancam 11 anggota FPG yang berseberangan dengan sikap resmi DPP partai pimpinan Aburizal Bakrie itu. Menurut Ketua DPP PG, Priyo Budi Santoso, partainya sudah menggelar rapat pleno tentang kasus itu.
BACA JUGA: Aria Bima: Kita Bikin Monumen Kalau Kalah di MK
Priyo mengatakan bahwa ketua umum partainya, Aburizal Bakrie sudah menerima masukan terkait sikap 11 anggota fraksi Golkar itu. Namun, Priyo mengaku belum tahu mengenai keputusan yang akan dikeluarkan Aburizal. "Dalam rapat pleno, ketua umum mendengarkan beberapa masukan-masukan," ujar Priyo saat ditemui usai menghadiri diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9).
Namun demikian, Priyo berharap 11 rekannya yang memilih mendukung opsi pilkada langsung itu tak perlu disanksi. Alasan Priyo, karena lebih baik bagi Golkar untuk melihat ke depan.
BACA JUGA: Demokrat Walkout, Ramadhan Pohan: Nurhayati Hopeless
"Saya sendiri mengusulkan tidak perlu diberikan sanksi yang keras ataupun yang tegas. Yang lebih baik kita melihat ke depan saja," kata Priyo yang juga Wakil Ketua DPR RI itu.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Priyo Pastikan PDIP Dukung RUU Pilkada Langsung 10 Perbaikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi PDIP: Demokrat Didukung Malah Bingung
Redaktur : Tim Redaksi