Menurut Priyo yang juga Wakil Ketua DPR itu, yang dilarang itu adalah kunker ke luar negeri
BACA JUGA: Besok, Adu Bukti Sengketa Pemilukada Manado
Artinya katanya, semua kunker ke luar negeri harus disertai izin DPP Partai Golkar, dan bukan hanya izin dari fraksiBACA JUGA: Anas Disebut Paling Pas Gantikan Marzuki
Tapi kalau itu seizin sana (DPP), tidak apa-apa," jelas Priyo.Izin tersebut, kata Priyo lagi, juga mencakup perihal anggota Fraksi Golkar yang hendak menunaikan ibadah haji, atau melakukan pengawasan haji
Priyo menambahkan, instruksi tentang perizinan bagi anggota Fraksi Golkar yang akan melakukan kunker ke luar negeri ataupun mempercepat kunker saat berada di luar negeri itu, sudah disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, sejak Senin (1/11) lalu, saat berada di Makassar
BACA JUGA: Tidak Ada Musdalub Golkar di Sulut
"Instruksi tersebut berlaku hingga kondisi bangsa dan negara ini benar-benar pulihSesudah itu, izin kunker dari DPP Golkar berlaku permanen," imbuhnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Penyelenggara Pemilu Jalan di Tempat
Redaktur : Tim Redaksi