jpnn.com, JAKARTA - Progressive Democracy Watch (Prodewa) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, atas dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh institusi Polri.
Hal itu disampaikan langsung Muhamamd Fauzan Irvan selaku Direktur Eksekutif Nasional Prodewa.
BACA JUGA: Sangat Menghormati Presiden, Hakim Konstitusi Ogah Panggil Jokowi dalam Sidang di MK
“Kami meminta MK segera memanggil bapak Kapolri untuk memberikan kesaksian dan penjelasan atas dugaan kami yaitu terjadinya dugaan pelanggaran pemilu secara TSM yang dilakukan oleh institusi Polri,” kata Fauzan dalam keterangannya, Jumat (5/4).
Dia menyebut hal itu didasari adanya laporan dari masyarakat kepada Prodewa, bahwa ada dugaan kuat polri menyalahgunakan segala kewenangan dan kekuasaanya untuk memenangkan paslon tertentu.
BACA JUGA: Upaya Mencari Keadilan Sudah Melalui MK, People Power tak Lagi Relevan
Dia menyebutkan Polri dengan memiliki struktur sampai lapisan paling bawah (Polsek), diduga sangat masif menggiring dan memobilisasi masyarakat untuk memilih paslon tertentu dengan berbagai program bantuan sosial.
“Selain itu anggaran polri yang begitu besar juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, bahkan ada laporan ke kami Polri melalui jaringannya membiayai berbagai sukarelawan dari paslon capres-cawapres tertentu," ungkap Fauzan.
BACA JUGA: Reaksi Yusril soal TPN Ganjar-Mahfud Minta Kapolri Dihadirkan di Sidang MK
Mantan Koordinator BEM SI itu juga mempertanyakan urgensi dibentuknya Operasi Nusantara Coolling sistem polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim Polri.
“Kami menilai setelah permasalahan satgas merah putihnya Ferdi Sambo dibubarkan, sudah tidak perlu lagi dibuat satgas dan tim operasi khusus lagi di Polri, karena ini khawatir akan menimbulkan oknum berikutnya,” jelasnya.
Dia khawatir Ops NCS disalahgunakan bukan hanya mendinginkan suasana pemilu, tetapi misi terselubung untuk menggalang dan mengonsolidasikan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta anak muda yang kritis untuk dibungkam dan diarahkan memilih paslon tertentu.
Fauzan juga menilai MK perlu meminta penjelasan kepada Kapolri terkait keberadaan Ops NCS di tubuh Polri.
Dia menilai meminta keterangan Kapolri jauh lebih penting daripada menteri-menteri yang dipanggil oleh MK.
“Kami menilai keterangan Kapolri lebih penting daripada menteri-menteri yang dipanggil MK, karena menurut kami lembaga ini dirasa yang paling mampu beropotensi melakukan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif," pungkas Fauzan. (mcr8/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Diperintahkan Beri Info Perincian Penggunaan IT Pada Pemilu 2024
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra