Prodi Gagal Terancam Ditutup

JAKARTA - Menjawab protes mahasiswa akhir-akhir ini yang menyoal sejumlah program studi (Prodi) yang belum terakreditasi di beberapa perguruan tinggi, pemerintah berjanji tidak akan mengorbankan mahasiswaHingga 2012, semua Prodi yang belum terakreditasi akan dirangkul dengan program pengampuan

BACA JUGA: Prioritas, Program Pendidikan Anak TKI

Bila tetap gagal, Prodi itu akan ditutup.

"Sebetulnya semua program studi yang belum ada akreditasi, kita upayakan sudah diprogramkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)Makanya, kita makin memperketat prosesnya, sehingga paling lambat pada 2012 tidak boleh lagi ada program studi yang mengeluarkan ijazah tanpa akreditasi," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof Fasli Djalal, kepada JPNN di Jakarta, Jumat (8/1).

Fasli pun mengultimatum perguruan tinggi yang memaksakan menerbitkan ijazah namun program studinya belum terakreditasi atau sedang dicabut status akreditasinya

BACA JUGA: Diperketat, Simulasi Industri di SMK

"Jadi, sekarang tidak bisa main-main lagiKita beri waktu dua tahun untuk membenahi akreditasi ini

BACA JUGA: Kampus IPDN di Bekas Kantor DPRD

Sejak sekarang hingga 2012 nanti, kita minta perguruan tinggi bekerja keras agar program yang belum terakreditasi, bisa diakreditasiKita akan selidiki kenapa belum terakreditasi," beber mantan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas itu.

Bila program yang belum terakreditasi ternyata banyak diminati mahasiswa, pemerintah akan membantu proses akreditasinya"Kalau program studi itu potensial, maka kita akan carikan pengampuanMaksudnya, perguruan tinggi yang kuat menjadi pengampu bagi perguruan tinggi yang lemahJadi, pengakuannya dan proses pembelajarannya diselenggarakan oleh pengampu, termasuk ijazahnya berasal dari perguruan tinggi pengampu,”" papar guru besar dari Universitas Andalas tersebut.

Fasli memberi contoh, misalnya Universitas Indonesia (UI), atau juga Universitas Sriwijaya (Unsri) mengampu sejumlah program studi di Universitas PGRI atau Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP)"Misalnya, UI mengampu program apa yang belum terakreditasi di Universitas Moestopo atau MercubuanaNanti, setelah sekian lama pengampuan diselenggarakan, akan kami lakukan evaluasiKalau memang akreditasinya sudah baik, harus dikembalikan akreditasi itu kepada perguruan tinggi asalTetapi kalau tetap belum terakreditasi setelah dua tahun, maka program itu akan ditutup," papar Fasli.

Beberapa protes mahasiswa yang belakangan mencuat soal akreditasi ini, antara lain adalah unjuk rasa yang dilakukan sejumlah aktivis mahasiswa Universitas Madura (Unira) di halaman kampus mereka pada 7 Januari 2010Aksi yang berakhir ricuh itu menuntut kejelasan status akreditasi beberapa Prodi di Unira, seperti di Jurusan Akuntansi dan Teknik Informatika (TI)Protes serupa juga terjadi di kampus UMP pada 8 Oktober 2009 lalu, saat sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum UMP melakukan mogok belajar memprotes penurunan akreditasi di sebanyak 10 Prodi.

Pada 4 Januari, protes keras juga terjadi di Universitas Pelita Harapan (UPH), TangerangLima mahasiswa UPH menuntut pihak kampus hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta PusatMahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2007 itu meminta kejelasan izin Jurusan Kependidikan Khusus Teachers College yang mulai dibuka 2006 laluMenurut mahasiswa, berdasar hasil pengecekan ke Dirjen Dikti, jurusan yang memiliki tiga gelar sekaligus - SPd, Bachelor of Art dan Bachelor of Education - dari Australia tersebut, ternyata belum memiliki izinNamun pihak kampus justru membantahnya(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Urung Menolak, DPR Awasi Unas