jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengatakan, untuk mengukur tingkat kemiskinan tidak cukup hanya melihat tingkat kesenjangan dari sisi pengeluaran masyarakat.
Namun juga kesenjangan dari sisi pendapatan masyarakat secara luas.
BACA JUGA: Menhub Bakal Perbaiki Arus Logistik di Indonesia Timur
"Jadi dari sisi kesenjangan pengeluaran, betul menurun dari 0.41 menjadi 0.39. Tapi kesenjangan pendapatan juga sangat jauh. Hanya 10 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi yang mengalami kenaikan (pendapatan,red)," ujar Enny saat menjadi pembicara pada salah satu diskusi yang digelar di Cikini, Sabtu (22/10).
Menurut Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) ini, data memperlihatkan 90 persen masyarakat Indonesia tidak mengalami kenaikan penghasilan.
BACA JUGA: PDIP: Standar Kemiskinan Versi BPS Sudah Tak Pantas
"Hal lain yang membuat miris, Indonesia mengalami penurunan produktivitas yang luar biasa. Terlihat dari indeks manufaktur. Ekspor yang selama 3 tahun terakhir porsi 29 persen, kini tinggal 21 persen. Industri yang di awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mencapai 23-24 persen, sekarang 21 persen," ujar Enny.
Karena itu secara detail Enny menilai, benar di dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ada perbaikan.
BACA JUGA: Wow, Sayembara Desain Homestay 2016 Raih Rekor MURI
Namun belum cukup baik di bidang ekonomi.
"Tapi begini, harus disadari juga, (perbaikan,red) ekonomi tak bisa instan. Apalagi di tengah ekonomi global. Yang penting minimal ada tren mengalami perbaikan," ujar Enny.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Pengangguran dan Kemiskinan Turun di Era Jokowi-JK?
Redaktur : Tim Redaksi