jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo mengatakan, UU Aparatur Sipil Negara hanya mengamanatkan ada 2 jenis ASN yakni PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Idealnya, lebih banyak PPPK daripada PNS agar tidak membebani keuangan negara.
BACA JUGA: Nasib Honorer K2, Anggota Komisi II DPR: Mereka Itu Nyata Bekerja
Sebagai tahap awal, persentase rekrutmen PPPK sebaiknya hanya 40 persen. Sedangkan PNS sebanyak 60 persen. Presentase ini pelan-pelan akan tergeser sampai akhirnya PPPK lebih banyak.
"Agar tidak terjadi syok birokrasi, pemerintah sebaiknya melakukan rekrutmen PPPK dan CPNS dengan persentase 40:60," kata Eko kepada JPNN.com, Kamis (19/12).
BACA JUGA: Selamat Pagi Honorer K2, nih Ada Pesan dari Mas Arif Wibowo PDIP
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini mengingatkan, formasi PPPK bukan untuk honorer K2 dan non-K2. PPPK berisi orang-orang profesional yang keahliannya tidak dimiliki PNS.
"Jadi jangan salah persepsi, PPPK itu bukan untuk mengakomodir honorer K2. Itu didesain untuk tenaga profesional seperti diaspora yang ingin mengabdi kepada negara, bisa ikut tes PPPK," tegas pria bergelar profesor itu.
BACA JUGA: Menurut Jenderal Xu Qiliang, di Era Jokowi, Hubungan RI-Tiongkok Berkembang Pesat
Pernyataan senada diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. PPPK bukan diperuntukkan bagi honorer K2. Apalagi banyak pejabat daerah yang keberatan dengan pengangkatan honorer K2 menjadi PPPK.
Saat ini, pemerintah fokus pada rekrutmen CPNS 2019. Sedangkan PPPK tahap I yang direkrut dari honorer K2 pada Februari 2019 sementara masih berproses untuk penetapan NIP-nya.
"Saya belum tahu kebijakan PPPK berikutnya seperti apa. Yang pasti PPPK itu sebenarnya bukan untuk menampung honorer. PPPK itu harusnya diisi orang-orang hebat karena mereka yang mengisi jabatan fungsional," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad