jpnn.com - JAKARTA - Dewan Etik Partai Golkar menggelar focus group discussion mengangkat tema 'Kontekstualisasi Kode Etik Dalam Kelembagaan Partai Politik, di Jakarta, Senin (15/5) lalu.
Peserta FGD berasal dari Tim Sekretariat Dewan Etik Partai Golkar dan Pengurus DPP Dewan Etik Partai Golkar.
BACA JUGA: Kini jadi Anak Buah Prabowo, Dedi Mulyadi: Aku Ikhlas Membantu Bapak Sepenuh Hati
FGD menghadirkan pembicara Prof. Jimly Asshiddiqqie, sementara acara secara resmi dibuka oleh Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta PhD.
Prof. Jimly dalam paparannya menyampaikan bahwa hukum di Indonesia saat ini menanggung beban yang sangat berat, sehingga hukum di Indonesia tidak cukup efektif dalam menghadapi kriminalitas.
BACA JUGA: Doli Kurnia Ungkap Status Dedi Mulyadi di Golkar, Begini
Hal ini ditambah penjara di Indonesia juga sudah kelebihan kapasitas hingga ke titik 300 persen.
"Jadi, pembenahan etika sangat diperlukan," ujar Prof Jimly dalam pemaparannya.
BACA JUGA: Jaro Ade: Golkar Berada di Persimpangan Antara Ideologi dan Kepentingan
Dia menilai pendekatan hukum tidak akan menyelesaikan masalah kompleksitas dalam kehidupan perilaku manusia modern.
Karena itu butuh sistem kontrol tambahan yaitu sistem etika untuk menopang sistem hukum.
Sistem etik dan hukum harus mampu bersinergi dengan baik.
Lebih lanjut Prof Jimly mengatakan semua jenis pelanggaran hukum merupakan pelanggaran etika, tetapi tidak semua pelanggaran etika identik dengan pelanggaran hukum.
Selain itu, ide atau gagasan tentang etika bukan kapasitasnya sebagai pengganti hukum itu sendiri.
Namun, posisi etika di sini bisa sebagai penopang untuk menegakkan hukum.
"Intinya, keberadaan etika bisa menjadi koreksi dan penyeimbang bagi penyelenggara negara," katanya.
Prof Jimly juga mengatakan setiap profesi, termasuk profesi sebagai politikus dalam arti luas, pada dasarnya dituntut memiliki kode etik sebagai standar perilaku agar harkat, martabat dan kehormatan profesi sebagai politikus dapat dijaga, dilindungi dan ditegakkan.
Begitu pula halnya partai politik, sebagai wadah aktualisasi diri bagi para politikus, parpol memerlukan kerangka etik atau kode etik tertentu sebagai rujukan dalam mengimplementasikan kedudukan strategis selaku salah satu pilar terpenting sistem demokrasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan kegiatan yang digelar sangat penting sebagai bentuk perwujudan dari tugas dan fungsi Dewan Etik DPP Partai Golkar.
Dia juga mengatakan kegiatan dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada DPP untuk penugasan kader berdasarkan prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
PDLT adalah rekam jejak anggota Partai Golkar mengenai prestasi dan dedikasi kepada partai maupun di dunia profesi yang ditekuni, loyalitas dalam menjalankan AD/ART, ikrar Panca Bhakti, doktrin, peraturan organisasi maupun kebijakan partai dan tidak tercela dalam berperilaku. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maju Lagi jadi Caleg DPR RI Dapil Jateng 7, Bamsoet Sampaikan Hal Ini
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang