jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyatakan bahwa peluang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sangat terbuka untuk ikut Pilpres 2024.
Namun, profesor ilmu politik itu menilai Airlangga perlu sosok pendamping yang tepat agar elektabilitasnya terdongkrak.
BACA JUGA: Larangan Ekspor CPO Dihapus, Airlangga Buka-bukaan soal Stok Minyak Goreng Nasional
Menurut Zuhro tokoh perempuan bisa jadi salah satu pertimbangan mitra koalisi jika ingin memajukan Airlangga.
Sosok cawapres tersebut juga harus memiliki prestasi yang diakui secara luas dan memiliki rekam jejak bersih terkait etika dan hukum.
BACA JUGA: KIB Pertimbangkan Usung Airlangga-Zulkifli
"Calon perempuan bisa dipertimbangkan untuk memenangkan pilpres," kata Zuhro saat dihubungi, Senin (23/5).
Selain itu, Airlangga juga perlu menunjukkan karya-karyanya yang bermanfaat bagi rakyat. Terutama, dalam mengatasi masalah rakyat.
BACA JUGA: Politisi PAN Yakin KIB Tak Ganggu Kinerja Airlangga dan Monoarfa di Kabinet Jokowi
Terkait elektabilitas Airlangga, Zuhro menyebut, sejauh ini mesin Partai Golkar belum dihidupkan secara total karena pendaftaran capres-cawapres baru akan dilakukan September 2023.
Menurutnya, ketika mesin partai berlambang pohon beringin itu sudah dihidupkan dan dimaksimalkan, tidak tertutup kemungkinan tingkat preferensi dan kesukaan serta dukungan terhadap Airlangga bisa meningkat.
"Artinya, mesin Partai Golkar dan koalisinya harus mensosialisasikan secara intensif dan substantif paslon AH. Apa yang ingin dilakukan bila jadi presiden. Sejauh mana janji itu bisa dikonkritkan," jelasnya.
Mengenai koalisi yang dibangun Golkar bersama PAN dan PPP, Zuhro mengatakan kekuatan mereka sudah sangat cukup untuk menghadapi Pilpres 2024.
Memang, dari perolehan kursi, Golkar mempunyai 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Jika ditotal, perolehan kursi ketiga partai itu adalah 148 kursi.
Salah satu syarat mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024 adalah memenuhi ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR.
Dengan 148 kursi, ketiga partai tersebut sudah memenuhi persyaratan yaitu minimal 115 kursi, dari total 575 kursi di DPR.
Apalagi, kata Zuhro, posisi Golkar sebagai partai besar sangat menguntungkan karena tidak perlu berkoalisi dengan banyak partai untuk mengusung capres-cawapres.
"Golkar cukup berkoalisi dengan satu partai menengah, sudah bisa mengusung capres-cawapres," jelas dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif