jpnn.com - Anggota MPR RI dari Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki menilai Muhammadiyah memilih berhati-hati merespons pemberian izin tambang dari pemerintah.
Dia menyebut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memang jelas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
BACA JUGA: Saleh Menilai Sikap Muhammadiyah soal Izin Tambang Bukan Penolakan, tetapi Kehati-hatian
Pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
"Muhammadiyah layak jika berhati-hati. Kendati demikian saya kira Muhammadiyah tidak perlu ragu menerima tawaran pemerintah tersebut," ujar Prof Zainuddin dalam acara Sosialisasi 4 Pilar kehidupan kebangsaan di Surabaya, Jumat (14/6).
BACA JUGA: Ahli Geologi ITNY Sambut Positif Izin Tambang untuk Ormas, tetapi Ada Catatan
"Masalahnya bukan hanya pemerintah, masyarakat percaya kerusakan lingkungan akibat penambangan tak akan terjadi jika dilakukan oleh ormas agama seperti Muhammadiyah," lanjutnya.
Dalam sosialisasi yang dihadiri kepala-kepala sekolah Muhammadiyah se-Lamongan dan Gresik, Prof Zainuddin menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah ormas keagamaan yang dikenal memiliki orientasi kuat pada mutu dan nilai-nilai penopang ideologi pembangunan keberlanjutan dan berkemajuan.
BACA JUGA: Aksi Rossa Purbo Bekti terhadap Staf Hasto Diprotes , KPK Merespons Begini
"Prof Haedar sendiri sudah tegaskan tambang segala macam harus diolah tetapi jangan dirusak. Jadi, tidak boleh dibiarkan alam itu," kata Anggota DPR RI asal Dapil Jatim X Lamongan-Gresik tersebut.
Oleh karena itu, Prof Zainuddin berani memastikan bahwa Muhammadiyah siap mengelola dengan baik dan tidak akan membiarkan munculnya potensi kerusakan lingkungan dalam pengelolaan tambang.
"Demikian juga tidak akan dibiarkan tambangnya akan mematikan hak-hak masyarakat lokal," ujar mantan Rektor Muhammadiyah Surabaya itu.
Sejauh ini, katanya, masyarakat tahu bahwa semua kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada Muhammadiyah selalu dikelola penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan bukannya susut tetapi dibuatnya justru menjadi lebih berkembang.
"Soal bantuan pemerintah misalnya, sudah dikenal kalau bantuan itu senilai satu miliar kepada institusi Muhammadiyah, bukan susut tetapi justru dibuatnya berkembang sehingga menjadi aset bernilai dua atau tiga miliar," ungkapnya.
Sementara itu pertambangan diakui sebagai dunia yang variabelnya sangat kompleks, tetapi masyarakat percaya Muhammadiyah punya cukup sumberdaya manusia yang profesional untuk menjalankan izin tambang dengan baik.
"Insyaallah di tangan Muhammadiyah, SDA negtambangeri ini akan dikelola dengan baik, dikelola dengan prinsip kesinambungan dan menghasilkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Prof Zainuddin.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam