jpnn.com - KARAWANG – Program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah direspon cepat Perum Perumnas. Perusahaan pelat merah itu kemarin (24/2) meresmikan rumah susun sederhana milik (rusunami) di Karawang. Rencana besarnya, tahun ini akan dibangun 25 ribu hunian untuk masyarakat.
Direktur Umum Perumnas Himawan Arief Sugoto menyatakan, dari jumlah itu akan dibangun 15 ribu rusun atau flat dan 10 ribu rumah. Hunian vertikal disebutnya menjadi orientasi karena bisa menyediakan lebih banyak tempat tinggal daripada rumah tapak atau landed house.
BACA JUGA: Harga Minyak Anjlok, Realisasi Investasi Pertamina Sentuh Rp 48 T
’’Seperti di Karawang, 3,8 ha bisa memfasilitasi 2.700 hunian,’’ ujar Himawan. Sebagai BUMN yang bertugas untuk menyediakan perumahan layak bagi masyarakat menengah ke bawah, sasaran utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Itu sesuai dengan PP 83/2015 yang menugaskan Perumnas membangun perumahan rakyat.
Untuk tujuh kota yang akan menjadi sasaran pembangunan, dia menceritakan rencana proyek di Medan. Di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu, Perumnas berfokus menata ulang rusun yang telah dibangun 30 tahun lalu. Termasuk menambah jumlah lantai dari 4 menjadi 20 lantai.
BACA JUGA: Ternyata, Indonesia Masih Butuh 3 Ribu Petugas Keamanan Bandara
Ada pula proyek di Palembang untuk peremajaan rusunami yang bisa digunakan sebagai wisma atlet Asian Games 2018. Lantas, proyek di Cengkareng, Jakarta Barat, Bekasi, Karawang, Bandung, dan Makassar. ’’Total investasi Rp 1,7 triliun. Sumbernya dari PMN (penyertaan modal negara) dan perbankan,’’ katanya.
Dia menyebutkan, pendanaan relatif tidak memiliki masalah. Sebab, PMN Rp 1 triliun sudah diterimanya pada Desember 2015. Rencananya, dari duit itu, Rp 300 miliar digunakan untuk mencari tanah. Sisanya difokuskan pada modal awal pembangunan konstruksi hunian.
BACA JUGA: Implementasi Paket Ekonomi Masih Perlu Waktu
Di tempat yang sama, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin menjelaskan, hunian vertikal memang paling masuk akal untuk saat ini. Dengan lahan yang tidak terlalu luas, bisa tersedia banyak hunian. ’’Di area ini kalau landed house, paling 150 rumah,’’ katanya.
Pemerintah berkomitmen menyediakan rumah bagi MBR. Salah satu caranya mengeluarkan regulasi yang lebih ramah kepada para developer. Selama ini, pengembang lebih suka menggarap pasar menengah ke atas. Alasannya, proses mengurus izinnya sama. Tapi, lebih menguntungkan menjual non-perumahan rakyat.
Dia lantas menyebutkan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan regulasi untuk mempermudah izin membangun hunian MBR. Termasuk menyiapkan kemudahan bagi masyarakat untuk punya hunian. Mulai menurunkan uang muka sampai bunga kredit.
’’Seperti rencana pembebasan PPN untuk rumah Rp 250 juta,’’ katanya. Dari 1 juta rumah, rencananya untuk rusun dialokasikan 550 ribu hunian. Dari jumlah itu, sekitar 20 ribu rusun khusus untuk disewakan kepada masyarakat yang belum mampu membeli rumah. (dim/c6/oki/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Godok Aturan Penggunaan Mobil Listrik
Redaktur : Tim Redaksi