Program BNPT Belum Sentuh Kalangan Bawah

JAKARTA - Memerangi gerakan terorisme menurut sejumlah tokoh tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif aparat kepolisianTindakan preventif dengan menggalang komunikasi lintas agama dinilai lebih efektif dan konkret

BACA JUGA: Awas, Calo Manfaatkan Pengumuman Honorer jadi CPNS

Dalam hal ini, secara formal tanggungjawabnya ada di Badan Nasional pemberantasan Terorisme (BNPT). 
 
“Kalau yang dominan represi, jika polisi hanya menembak di jalan, itu malah menyuburkan terorismeProgram BNPT yang harusnya lebih kongkret,” kata mantan Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi usai mendatangi lokasi kejadian bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton Kota Solo, Jawa Tengah

BACA JUGA: Dua Kubu Pengurus KNPI Gelar Rapimnas Bersama

Menurutnya, selama ini program-program penanggualangan terorisme dan radikalisme BNPT masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seremoni yang artifisialDari pengamatannya, sebagian besar kegiatan hanya berupa sosialisasi dan seminar-seminar yang hanya bisa diikuti di level elite saja tanpa sama sekali menyentuh grassroot masyarakat

BACA JUGA: 6 Oktober, Laporan Komite Etik KPK Dibeber ke Publik

Hasyim menyarankan, kalau mau agenda pemberantasan terorisme efektif, langkah konkret BNPT pertama seharusnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam NegeriIni penting sebagai langkah strategis awal untuk membuat program yang massif dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota

“Koordinasi dan implementasinya nanti bisa dilakukan dengan mengumpulkan seluruh tokoh lintas agama,” tandas Sekjen Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini.

Dia berpendapat, tokoh lintas agama perlu atau bahkan harus dilibatkan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang masalah menyangkut fundamentalisme agamaGerakan ini menurutnya harus benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat dan tokoh hingga level paling bawah

Hasyim juga mengusulkan agar UU Antiterorisme tetap dipertahankan meskipun selama ini dinilai tumpul karena kontradiktif dengan HAMPada term tertentu menurutnya HAM juga tidak bisa begitu saja disuarakanSoal tindakan teror misalnya, tentu tidak bisa tidak ditindak dengan alasan HAM“Bagaimana ada preventif action, ada langkah pencegahan sebelum bom meledakItu harus tercantum di UU,” tutupnya

Sementara, Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj kemarin secara khusus meminta semua pihak agar menjaga serta meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam menanggulangi kejahatan yang memainkan sentimen agama.

Menurutnya, beberapa kasus bom seperti yang terjadi di Gereja Bethel Injil di Solo atau yang pernah terjadi di Masjid di Polres Cirebon merupakan upaya yang dilakukan kelompok tertentu untuk memecah belah kesatuan umat dan bangsa Indonesia secara nasional.

Dengan tujuan itu, teror bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah menurutnya menjadi tren bagi kelompok terorisUpaya-upaya menimbulkan ketakutan inilah yang menurutnya harus dijadikan sebagai musuh dan harus ditanggulangi secara bersama-sama.

“Semua elemen masyarakat yang anti kekerasan perlu kerjasama yang lebih erat, yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk segera menanggulangi kejahatan yang memainkan sentimen agama tersebut,” ujar Said Aqil usai menerima kunjungan Wakil Presiden Boediono di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, (26/9)(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bukti Kebebasan Beragama Masih Terancam