Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Berry Nahdian Forqan menilai, proyek MIFEE tak ubahnya proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektare yang terbukti telah gagal di Kalimantan Tengah
BACA JUGA: SBY Dinilai Tidak Tegas Ambil Keputusan
"Sayangnya, pemerintah tidak belajar dari kegagalan program lahan sejuta hektareDiterangkan oleh mantan Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan dua periode ini, Walhi telah melakukan kunjungan lapangan ke Merauke Juni lalu
BACA JUGA: Ditanggung Negara, Orangtua Azka Mundur dari Gerakan Seribu
Berdasarkan kunjungan tersebut, Walhi menemukan ada 100 ribu hektare kawasan hutan alam Merauke yang telah ditebang, termasuk di dalamnya lahan sagu yang selama ini menjamin pangan masyarakat."Rusaknya lahan sagu justru mengancam pangan masyarakat lokal, sedangkan program MIFEE sendiri bertujuan menjadi solusi krisis pangan
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Solidaritas Masyarakat Papua Tolak MIFEE (Sorpatom) Merauke, Billy Matemko
BACA JUGA: Seremonial Ditonjolkan, KPK dan Polri Dianggap Lebay
Menurut Billy, masyarakat adat di Merauke banyak kehilangan tempat mencari makanTak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada struktur sosial masyarakat adatMenurutnya, ada beberapa kampung yang saat ini telah dikuasai sebagai lahan operasional perusahaan, seperti Kampung Zanegi sebagai wilayah operasional PT Medco, Kampung Domande sebagai wilayah operasional PT Rajawali, dan Kampung Nakias sebagai wilayah operasional PT Dongin Prabhawa"Simbol-simbol adat dan sumber penghidupan masyarakat jelas rusak akibat proyek ini," terang Billy.Sinal Blegur dari Foker LSM Papua menambahkan, program MIFEE dinilai melanggar HAM khususnya bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob)Pelanggaran HAM bidang ekosob juga akan berimbas pada terjadinya pelanggaran bidang sipil dan politik"Karena MIFEE berpotensi membuka pintu masuknya aparat keamanan secara masif untuk menjaga aktivitas perusahaan seperti yang terjadi para kasus PT Freeport," imbuhnya.
Bagaimana respon pemerintah atas desakan sejumlah LSM ini? Direktur Eksekutif Sawit Watch, Abet Nego Tarigan, mengungkapkan bahwa desakan sejumlah LSM telah menunjukkan beberapa hasil, antara lain penurunan jumlah lahan yang akan dikonversi oleh pemerintahSebelumnya, pemerintah menetapkan program ini akan mengkonversi 4 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,2 juta hektare.
"Tapi sampai sekarang, pemerintah tetap ngotot MIFEE akan mengatasi krisis pangan IndonesiaTapi saya kira itu hanya dalihPemerintah sekarang justru merusak sentra pertanian di Sumatera, dan Jawa sebagai sentra pangan dirusakSaya khawatir, ini menjadi jalan pangan akan diambil alih oleh korporasi, bukan lagi dikelola oleh masyarakatPangan dari program MIFEE juga tidak bisa dijamin untuk kebutuhan lokal, karena ada beberapa hasil yang sudah diekspor," tandas Abet(tas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazaruddin Sengaja Digiring ke Kolombia
Redaktur : Tim Redaksi