jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta Presiden Jokowi berhati-hati mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang mobil dinas listrik di lingkungan kantor pemerintahan.
Sebab, Mulyanto khawatir adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dan memanfaatkan inpres tersebut untuk kepentingan bisnis kelompoknya.
BACA JUGA: Konon Mobil Listrik Lebih Ramah Lingkungan, Ah Masa? Cek Dulu Fakta Ini
"Program mobil listrik harus diniatkan bagi kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu," ujar Mulyanto, Senin (10/10).
Selain itu, Mulyanto menyarankan Presiden menunda penerbitan inpres tersebut. Apalagi, saat ini kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Keuangan Negara Sedang Tak Baik, Mobil Listrik untuk Pejabat Nanti, ya!
Dia memperkirakan anggaran pengadaan mobil dinas listrik pejabat pemerintahan sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan lain.
Artinya, pengadaan mobil dinas listrik ini tidak terlalu prioritas, bahkan pemerintah belum pernah membahas program ini bersama DPR.
"Sebaiknya Presiden menunda, bila perlu membatalkan program ini karena membutuhkan biaya besar dan rawan korupsi. Belum apa-apa saja sudah banyak pejabat yang mau cari keuntungan," tegas Mulyanto.(mcr28/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari