Program Sejuta Rumah, Sudah Berapa sih yang Dibangun?

Senin, 18 Juli 2016 – 15:23 WIB
Rumah. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA--‎Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2016 yang telah berjalan hingga Juli ini. 

Kegiatan evaluasi ini diharapkan bisa memacu pelaksanaan Program Satu Juta Rumah sehingga hasil pembangunannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. 

BACA JUGA: Indonesia Segera Punya Peta Jalan Pembangkit Nuklir

“Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana pekerjaan pembangunan baik fisik maupun penyerapan keuangan bisa terlaksana tepat waktu. Masyarakat sangat menanti hasil pembangunan Program Satu Juta Rumah di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Senin (18/7).

Syarif menjelaskan, evaluasi ini diharapkan bisa memacu kinerja Satuan Kerja yang ada di pusat maupun daerah sehingga pembangunan fisik di lapangan bisa sesuai dengan penyerapan anggaran yang ada.

BACA JUGA: Perbankan Masih Jadi Objek Utama Pengaduan

Pasalnya hingga saat ini berdasarkan hasil E-monitoring Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Penyediaan Perumahan, realisasi pembangunan sejuta rumah masih terbilang rendah.

“Tinggal lima bulan lagi masa pelaksanaan pembangunan fisik. Kita harus bisa mengejar ketertinggalan pembangunan fisik di lapangan,” imbuhnya.

BACA JUGA: BNI Target 30 Ribu Agen Laku Pandai

Syarif mengakui pembangunan rumah di lapangan masih banyak menemui kendala seperti ketidaksiapan lahan, perubahan musim khususnya turunnya hujan yang tidak menentu, serta faktor waktu seperti adanya libur panjang yang berpengaruh pada tidak efektifnya pekerjaan tukang bangunan di lapangan.

Untuk itu, dirinya meminta agar para Kepala Satker bisa melakukan manajemen waktu sesuai kontrak kerja yang ada serta melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dengan baik.

“Keberhasilan kita tidak hanya dilihat dari hasil pembangunan fisik saja supaya harus cepat selesai tapi jangan lupakan masalah administrasi seperti perizinan, sertifikat dan yang paling penting bagaimana kepenghunian pasca pembangunannya,” tandasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Tax Amnesty, BKPM Siapkan Skema Investasi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler