jpnn.com, JAKARTA - Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membagikan kuota internet gratis bagi siswa, guru, dosen, dan mahasiswa selama empat bulan ke depan menjadi lahan bisnis baru bagi para provider.
Sejak Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan akan bagi-bagi kuota gratis dalam rapet kerja Komisi X DPR RI pada 29 Agustus 2020, provider langsung gencar beraksi merayu sekolah-sekolah.
BACA JUGA: PGRI Minta Guru Honorer Jangan sampai Tertinggal Dalam Kebijakan Subsidi Pulsa
Seperti yang diungkapkan sejumlah pengurus forum guru di DKI Jakarta maupun Purworejo. Para provider ini datang ke sekolah memberikan bantuan kartu perdana gratis lengkap dengan kuota internet. Bantuan ini hanya sesaat dan bukan selama 4 bulan.
"Jadi ini bukan bantuan resmi pemerintah. Kalau dari Kemendikbud kan masih pendataan ditenggat sampai 11 September 2020. Jadi belum ada bantuannya karena masih kumpul data untuk dimasukkan ke data pokok pendidikan (Dapodik)," ungkap salah satu guru di DKI Jakarta yang enggan dipublikasikan namanya kepada JPNN.com, Jumat (4/9).
BACA JUGA: HNW Minta Kemenag Tambah Anggaran Untuk Subsidi Pulsa dan Internet
Dia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesama guru di DKI, rerata sekolah mulai didekati provider. Banyak yang menerima bantuan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolak.
Yang menolak ini karena kepala sekolah takut diprotes orang tua murid. Sebab, masing-masing siswa sudah punya nomor handphone sendiri
BACA JUGA: Subsidi Kuota Dinilai Langkah Taktis Meringankan Beban Ekonomi GuruÂ
"Memang sih dikasi kartu perdana dan ada kuota gratis cuma kan itu bantuan sementara. Mungkin itu agar diserahkan ke Dapodik nomornya dan selanjutnya kuotanya diisi Kemendikbud," ucapnya.
Tidak hanya satu provider, beberapa juga memberikan bantuan yang sama. Alhasil satu siswa bisa mendapatkan beberapa kartu perdana.
"Sepertinya program ini jadi lahan bisnis bagi provider,"ucapnya.
Raden Sutopo Yuwono, Ketum Forum Honorer Non K2 Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHRI) membenarkan bila sejumlah provider mendekati sekolah menawarkan paket bantuan kartu perdana lengkap dengan kuota internet. Namun, banyak sekolah yang khawatir karena tidak ada petunjuk teknis.
"Sekolah-sekolah hanya taat pada juknis dari Dinas Pendidikan. Di Kabupaten Purworejo pendataan sudah selesai dilakukan dan dilaporkan ke Dapodik. Namun, untuk kerja sama dengan provider belum dilakukan karena menunggu instruksi Disdik," bebernya.
Dia menambahkan, dalam pendataan, ada kendala berupa anak-anak yang tidak memiliki ponsel sehingga datanya tidak terakomodir. Sutopo pun berharap pemerintah bisa memikirkan hal ini karena ada ketentuan harus nomor anak itu sendiri yang dicantumkan. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad