jpnn.com, BATAM - Wali Kota Batam, Rudi bersama Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawadi mempromosikan dan menawarkan kemudahan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam kepada Singapura.
Di depan forum diskusi bersama ratusan pengusaha yang tergabung dalam Singapore Business Federation (SBF), Rudi menjelaskan bahwa saat ini akan ada tiga KEK di Batam.
BACA JUGA: Harga Tiket Pesawat Mahal, Pengusaha UMKM Batam Menjerit
KEK Batam ini akan memberikan sejumlah insentif tambahan yang lebih menggiurkan dibanding berinvestasi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Selain mempromosikan keuntungan berinvestasi di KEK Batam, Edy juga memperkenalkan Walikota Rudi sebagai ex-officio Kepala BP Batam, mulai April mendatang.
BACA JUGA: Perempuan Asal Mataram Ini Sembunyikan Sabu-sabu Dalam Anunya
Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa percaya dalam diri para investor agar tetap memilih berinvestasi di Batam meskipun kebijakan soal pimpinan terus silih berganti.
"Investasi di KEK jauh lebih menarik dibanding FTZ. Di KEK, daftar negatif investasi (DNI) tidak berlaku. Artinya ke Batam, investor asing bisa 100 persen kepemilikan. Fasilitas di KEK itu lebih baik daripada FTZ, selain DNI tak berlaku, ada kebijakan soal pajak seperti Tax Holiday," kata Edy saat menjadi pembicara dalam acara sesi dialog bersama dengan BP Batam di SBF Seminar Room, 160 Robinson Road, Singapura, Selasa (26/2).
BACA JUGA: Menaker Minta Pengusaha Korea Tingkatkan Investasi di Indonesia
Edy juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan menawarkan insentif berupa fasilitas fiskal yang menarik. Bentuknya seperti Mini Tax Holiday. "Kemudian, kami tawarkan juga Mini Tax Holiday untuk investasi 2 juta Dolar Singapura hingga 10 Juta Dolar Singapura. Nikmati 50 persen selama lima tahun dari Mini Tax Holiday ini," ucapnya.
Selain itu, investor akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas non-fiskal dari KEK seperti kemudahan mengurus izin imigrasi, izin ketenagakerjaan dan perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhanan bagi para pelaku bisnis serta fasilitas keamanan yang ditetapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Fasilitas yang ada di KEK juga ditambah lagi dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya di FTZ yaknni fasilitas fiskal berupa peniadaan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan tentu saja Pajak Penghasilan (PPh) bagi para pelaku bisnis. Semua kemudahan ini bisa diperoleh jika investasi di KEK dan tidak bisa ditemukan di FTZ Batam. "Namun KEK ini tidak untuk seluruh area Batam. Kamu bisa memilih. Kamu bisa enjoi di FTZ atau bisa nikmati KEK," ungkapnya.
Edy mengatakan saat ini ada 3 KEK yang ditawarkan yakni KEK Bandara Hang Nadim, KEK Nongsa Digital Park, dan KEK E-Commerce Regional Hub For Performance Trading. Disamping itu, sejumlah proyek pengembangan infrastruktur, sektor industri dan sektor jasa juga membuka pintu lebar-lebar bagi investor yang mau menjejakkan kaki di Batam.
"Kami tawarkan lewat pengembangan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batuampar sebagai logistik hub. Baru kami promosi distrik finansial. Kemudian kami juga akan seleksi industri karena minim lahan, kami akan pilih industri tinggi seperti industri substitusi impor, alat-alat kesehatan, petrokimia, komponen, produk harian dan juga industri yang punya nilai tambah soal ekspor," paparnya.
Selain itu, peluang juga terbuka jika berinvestasi di sektor pariwisata. "Kami akan promosi jasa pariwisata, bangun outlet di Galang, theme park, sport hall, MICE dan pusat kesehatan kelas dunia di wilayah KEK serta universitas internasional," ucapnya.
Kemudian, dampak perang dagang antara Tiongkok dan Amerika juga membuat Batam mendapat limpahan investasi dari negara-negara Asia Timur. Dalam tempo dua bulan, perusahaan besar seperti Pegatron sudah investasi besar-besaran di Batam ditambah lagi perusahaan lainnya dari Jepang, Tiongkok dan Hongkong. "Mereka cari tempat tempat baru karena perang dagang, maka Batam jadi pilihan karena punya akses soal ketenagakerjaan," imbuhnya.
Setelah itu, banyak negara yang tidak terikat Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia masuk ke Batam. "Mereka yang tidak punya skema, tapi mau masuk pasar regional harus lewat batam," ucapnya.
Setelah selesai dengan pemaparan soal kemudahan berinvestasi, Edy juga menjelaskan dalam tempo dua bulan, maka kedua institusi pemerintah di Batam yakni Pemko Batam dan BP Batam akan berada dalam satu kebijakan lewat penetapan Walikota Batam, Rudi sebagai ex-officio Kepala BP Batam.
"Saya tengah mempersiapkan pedoman bagi Pak Rudi untuk pimpin Batam dalam single policy (kebijakan tunggal,red). Ini bentuk harmonisasi supaya investor semakin yakin investasi di Batam," katanya.
Edy mengatakan kepemimpinan Rudi akan menandai rezim baru kemepimpinan di Batam. Tanda dari perubahan kepemimpinan ini yakni lewat penyederhanaan perizinan lewat satu pintu. Jika sebelummya ada perizinan yang harus diurus ke BP maupun Pemko, maka sekarang hal tersebut tidak akan ada lagi.
"Semuanya lewat sistem Online Single Submission (OSS) yang terpusat di Mall Pelayanan Publik. Saya jamin waktu pengurusan cepat dan tak perlu submit data baru lagi. Dan tak perlu datang ke MPP, tinggal submit dari gadget saja," katanya lagi.
Disamping itu, MPP juga memiliki klinik bisnis. "Jika punya problem di tenaga kerja, imigrasi dan lainnya datanglah ke klinik bisnis. Datang ke kantor saya tak perlu lagi, karena saya mau menikmati kopi saja. Jadi tidak ada lagi ambiguitas. Pak Rudi sebagai Walikota dan mengoperasikan BP Batam," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Walikota Batam, Rudi mengatakan kedatangannya bersama Kepala BP Batam adalah untuk menenangkan hati pengusaha yang sempat galau karena persoalan dualisme antara BP dan Pemko Batam.
"Selama ini ada kekhawatiran bahwa ada dualisme. Tapi sebetulnya tidak ada, karena wewenangnya sudah dibagi sesuai peraturan. Saya diberi wewenang urus izin dan kota Batam itu sendiri. Sedangkan izin untuk lahan dan investasi ada di BP Batam," ungkapnya sambil didampingi penerjemah karena terkendala kemampuan berbahasa.
Selama ini, banyak pengusaha yang meragukan hal tersebut. Mengurus perizinan usaha saja harus dilakukan di dua institusi. "Ini yang menghambat investasi karena ada keraguan. Kemudian, para pekerja buruh di Batam yang selalu memaksakan upah yang tidak sesuai dengan kemampuan pengusaha," ucapnya.
Ia mengatakan dengan satu kepemimpinan dibawah komando dirinya, maka kepastian dalam berusaha akan tercipta."Sesuai dengan yang dibilang Pak Eddy (Kepala BP Batam,red), April semua sudah selesai. Saya kasih garansi ke semua pengusaha apapun nanti permasalahannya, saya tangani langsung itu," pungkasnya.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Cara Investor Tarik Modal dari Startup
Redaktur & Reporter : Budi