jpnn.com - Dalam eskatologi Islam, dajal adalah makhluk keturunan manusia yang bakal muncul sebelum kiamat. Dajal disebut juga sebagai ‘Mesias palsu’ yang akan memakai janj-janji kosong untuk menjerumuskan manusia kepada kekufuran.
Provinsi dajal tidak ada dalam kamus eskatologi Islam. Istilah itu beberapa hari terakhir ini viral di media sosial gegara unggahan seorang TikToker bernama Bima Yudho Saputro.
BACA JUGA: Ikuti Uangnya, Tangkap Koruptornya
Dalam unggahan itu, Bimo menyoroti infrastruktur di Provinsi Lampung yang rusak berat. Jalan-jalan di provinsi itu lebih mirim arena off-road ketimbang jalan raya. Beberapa proyek infrastrukturnya rusak dan mangkrak.
Bima, putra Lampung yang sedang meneruskan kuliah di Australia, kemudian menyebut daerahnya sebagai ’Provinsi Dajal’. Bimo tidak menjelaskan alasan di balik penyebutan nama itu.
BACA JUGA: Hedonisme dan Korupsi
Mungkin dia menyindir kepala daerah Lampung yang hanya umbar janji tetapi tidak pernah menepatinya. Janji-janji kosong dan palsu itu oleh Bima dianalogikan sebagai janji ‘Mesias Palsu’’ yang identik dengan janji-janji palsu dajal.
Dari situlah Bimo kemudian memunculkan istilah Provinsi Dajal. Unggahannya pun viral.
BACA JUGA: Pajak dan Demokrasi
Reaksi bermunculan. Ada yang pro, ada yang kontra. Pemerintah Provinsi Lampung yang jadi sasaran tembak pun jadi kepanasan.
Reaksi yang muncul malah membuat situasi tambah panas. Kabarnya, ayah Bima yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan intimidasi. Ibu Bima yang bekerja di sektor swasta juga didatangi seseorang.
Menurut juru bicara Bima, orang tua Bima sempat ditelepon oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Orang tua Bima dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur ke rumah dinas.
Sesampainya di sana, ada telepon dari Gubernur Arinal dan diberikan kepada orang tua Bima.? Arinal memarahi orang tua Bima.
Kabarnya, Gubernur Arinal memaki orang tua Bima dan menyebutnya tidak bisa mendidik anak. Tidak pakai menunggu lama, sudah ada yang melaporkan Bimo ke polisi memakai UU ITE dengan sangkaan pencemaran nama baik.
Kritikan pedas dari warganet membanjiri laman Instagram Arinal Djunaidi. Ribuan netizen mulai memperhatikan kekayaan orang nomor satu di Lampung tersebut dengan mengirimkan mention ke akun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mayoritas netizen mempertanyakan mengapa Pemerintah Provinsi Lampung terkesan antikritik. Mereka meminta Gubernur Lampung introspeksi, bahkan banyak di antara mereka yang langsung menyenggol akun KPK di Instagram.
Kasus Bima ini sekali lagi menjadi bukti fenomena ‘demokrasi di tangan netizen’ yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kasus yang paling panas menimpa pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang akhirnya ditahan KPK kekayaannya terbongkar gara-gara anaknya melakukan penganiayaan.
Pada masa lalu, penganiayaan itu hanya akan menjadi kasus pidana kekerasan. Namun, di era demokrasi digital sekarang, para netizen yang mempunyai mata elang membelejeti gaya hidup keluarga Rafael Alun.
Mereka membongkar habis kekayaannya yang tidak sesuai dengan standar gajinya. Akibat investigasi netizen itu pula KPK pun turun tangan menelusuri sumber kekayaan Rafael Alun.
KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dan menahannya. KPK juga membongkar jaringan bisnis Rafael Alun yang melibatkan aktivitas cuci uang.
Setelah kasus Rafael Alun terbongar, netizen makin bersemangat membongkar perilaku pejabat yang suka flexing alias pamer kekayaan di media sosial. Banyak sekali pejabat yang dicopot dari jabatannya gegara gaya hidupnya yang hedon dibelejeti oleh netizen.
Kasus Lampung juga berpotensi demikian. Reaksi negatif Gubernur Arinal dibalas dengan lebih keras oleh netizen.
Gubernur Arinal dirujak habis-habisan oleh netizen. Banyak yang mempertanyakan APBD Lampung sebesar Rp 7 triliun dipakai untuk apa saja. Banyak yang mencolek akun KPK supaya turun tangan memeriksa Gubernur Arinal.
Konten unggahan Bima di TikTok sebenarnya tidak ada yang baru. Sudah sangat banyak media mainstream yang mengungkap persoalan infrastruktur di Provinsi Lampung.
Banyak juga yang sudah menyoroti mangkraknya beberapa proyek pembangunan di Lampung. Namun, kritik itu tidak mempan sehingga kemudian muncul unggahan Bima dengan gaya bicara yang khas anak milenial yang ceplas-ceplos.
Salah satu catch word yang viral ialah sebutan 'dajal' itu.
Fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD juga tidak jalan. Kasus infrastruktur yang bobrok ini sudah berlangsung bertahun-tahun.
Anggaran perawatan jalan yang minim sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau DPRD bisa memerankan fungsi pengawasan secara efektif, tentu masalahnya bisa diselesaikan.
Fungsi pengawasan yang mandek itu kemudian diambil alih oleh netizen dalam bentuk ‘public scrutiny’ atau pengawasan publik secara informal. Fungsi media sosial sebagai penyebar informasi yang efektif dipakai sebagai sarana untuk melakukan pengawasan publik.
Hasilnya jauh lebih efektif. Para influencer, TikToker, Youtuber, yang beraksi di media sosial ternyata lebih ditakuti ketimbang kritik oleh media mainstream.
Adagium Alvin Lim tentang ’no viral no justice’ memperoleh pembenarannya. Lim, seorang pengacara pemberani yang sekarang ditahan, mengatakan bahwa di era digital seperti sekarang pejabat pemerintah hanya takut kepada ‘virality’ berita yang menjadi viral di media sosial.
Kritik dan masukan apa pun jarang punya efek, kecuali kalau menjadi viral. Itulah yang dilakukan oleh Alvin Lim.
Ia membuat berbagai unggahan berani yang akhirnya menjadi viral di mana-mana. Risikonya, Alvin ditangkap dan ditahan.
Cara-cara penyelesaian yang dilakukan terhadap Alvin menjadi pola standar di mana-mana. Alih-alih memperhatikan substansi reaksi, yang dilakukan justru ’kill the messenger’ atau menghabisi si pengirim pesan.
Kasus kill the messenger sudah banyak terjadi. Alvin Lim yang mengungkap borok sistem peradilan ditangkap dan dipenjara. Sekarang giliran Bima Yudho Saputro yang dipolisikan.(***)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aib Pejabat Pajak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi