BACA JUGA: Kerajinan Tergerus Krisis Global
"Kebutuhan pendanaan infrastruktur 2010-2014 berdasarkan sasaran yang diinginkan diperkirakan sebesar Rp1.429 triliun," kata Dedy di kantor Bappenas, Selasa (10/2).Sasaran yang diinginkan yakni sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 yang belum selesai, sasaran rencana strategis kementerian/lembaga 2005-2009 yang belum selesai, usulan bluebook 2006-2009 yang belum terlaksana, target MDGs, kesiapan proyek, pemerataan antar daerah hingga sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2014
Sehingga terdapat gap pembiayaan sebesar Rp978 triliun atau sekitar 69 persen
BACA JUGA: Depperin Gelar Pameran Batik
Gap pembiayaan itu diharapkan dapat didanai melalui pengembangan public private partnership (PPP) atau partisipasi masyarakatSementara itu kebutuhan investasi proyek PPP hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, peningkatan kemampuan penyiapan proyek PPP, peningkatan keamanan berinvestasi dan kemudahan mengakses sumber dana yang diperlukan oleh investor
BACA JUGA: Sistem Distribusi Gula Rafinasi Disempurnakan
Dalam kesempatan yang sama Dedy mengungkapkan laporan World Competitiveness tahun 2008-2009 yang menempatkan posisi Indonesia pada urutan ke-96 dari 134 negara dalam daya saing infrastruktur.Posisi itu jauh di bawah Argentina yang berada di 89, Korea 18, China 58, Thailand 35, dan Malaysia 19Sementara yang tidak jauh dengan Indonesia adalah Vietnam 97 dan Brazil 98Khusus di infrastruktur jalan Indonesia berada pada peringkat 105, jalan rel kereta api 58, pelabuhan laut 104, transportasi udara 75, tenaga listrik 82 dan telekomunikasi 100(rie/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPA Siap Lepas Aset Texmaco
Redaktur : Auri Jaya