jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, proyek tersebut bakal memakai pembiayaan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
BACA JUGA: Kenyataan Pahit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Terminasi Jadi Opsi Terbaik
"Pemerintah wajib menjelaskan ke publik mengapa bengkak, mengapa enggak cukup dananya yang seharusnya non-APBN mengapa menjadi (pakai) APBN," kata Hinca kepada awak media di Jakarta, Senin (11/10).
Menurut dia, publik akan terus bertanya jika pemerintah tidak detail menjelaskan persoalan dalam pembangunan kereta cepat.
BACA JUGA: Pelaksana Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Siap Patuhi Rekomendasi Komnas HAM
"Kalau ditemukan yang masuk akal, publik akan menerima, tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," ungkap Hinca.
Sebelumnya, proyek kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Semula pendanaan proyek dari penerbitan surat utang atau obligasi dari konsorsium, pinjaman, dan sumber lain.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Garapan Tiongkok, Ada Pak Luhut
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.
Pasalnya, penggunaan APBN menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.
"Pembengkakan biaya proyek yang cukup tinggi sebenarnya alarm bagi keberlanjutan Proyek Kereta Cepat," ujar Bhima kepada JPNN.com, Senin (11/10).
Ekonom itu menilai sejak awal pemerintah terlalu percaya diri mengedepankan model B to B (bussiness to bussiness) tanpa uang APBN dalam proyek tersebut.
"Ya, enggak bisa, tanpa pandemi saja, memang pemerintah harus terlibat dalam G to B (Govermen to bussiness)," kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan