PSBB Jakarta: Kendaraan Pribadi Tak Dilarang, dengan Catatan

Rabu, 08 April 2020 – 04:39 WIB
PSBB Jakarta mulai diterapkan 10 April 2020. Ilustrasi Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jakarta mulai diterapkan Jumat, 10 April 2020.

Anies Baswedan mengatakan bahwa pemilik kendaraan pribadi masih boleh melakukan aktivitas selama penerapan PSBB di Jakarta. Namun harus tetap mematuhi aturan jaga jarak.

BACA JUGA: PSBB Jakarta Mulai 10 April, Apa yang Akan Terjadi? Simak Penjelasan Anies Baswedan

"Kendaraan pribadi itu tidak ada larangan yang kita (Pemprov DKI Jakarta, red) atur adalah kendaraan umum. Kendaraan pribadi bisa berkegiatan seperti biasa tapi harus ada physical distancing," kata Anies Baswedan dalam keterangannya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (7/4).

Anies menambahkan bahwa penerapan PSBB di Jakarta mulai efektif pada Jumat (10/4) mendatang.

BACA JUGA: Hari Paling Mematikan di New York, Corona Sangat Sadis!

Ada beberapa hal yang diatur dalam PSBB, seperti pengurangan jam operasional angkutan umum, tidak diizinkannya kerumunan lebih dari lima orang, sampai pembatasan menggelar acara perayaan.

"Kami tidak akan membiarkan kegiatan berjalan kalau itu berpotensi terjadi penularan," kata dia.

BACA JUGA: Jangan Ganggu THR PNS dan Gaji ke-13, Pangkas Saja Dana Infrastruktur

Anies mengatakan akan ada sanksi tegas dari aparat kepolisian bagi masyarakat yang melanggar ketentuan saat penerapan PSBB di Jakarta.

"Kegiatan patroli akan dilaksanakan. Ini untuk kepentingan kita semua kalau kita menaati insyaallah penyebaran COVID-19 bisa dihentikan," imbuhnya.

Kementerian Kesehatan RI telah menyetujui permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditandatangani oleh Menkes RI Terawan Agus Putranto.

Dalam keputusan itu disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler