jpnn.com, JAKARTA - PSI DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penunjukkan dua pendukung Gubernur Anies Baswedan pada masa pilkada sebagai komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. PSI sangat menyayangkan keputusan tersebut.
Wakil Ketua PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan status Rene Suhardono dan Geiz Chalifah sebagai pendukung Anies. Menurutnya, bagi PSI yang terpenting adalah kompetensi mereka.
BACA JUGA: Gubernur Anies Pangkas Jam Kerja PNS DKI Selama Ramadan
"Poin penting yang perlu dipastikan kemampuan dan pengalaman yang bersangkutan merupakan modal utama mengawal perusahaan tersebut. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris bertugas mengawasi perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi," ujar Rian melalui keterangan persnya.
Sayangnya, lanjut Rian, rekam jejak kedua pendukung Anies itu tak menunjukkan tanda-tanda mereka kompeten mengawal perusahaan sebesar PT Pembangunan Jaya Ancol.
BACA JUGA: Relawan Jadi Komisaris Utama Ancol, Anies Ngeles Begini
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengarahkan mereka kepada panitia seleksi?
Rene Suhardono selama ini mempromosikan dirinya sebagai penulis, pembicara publik, life coach, pengusaha sosial dan start-up evangelist. Bahkan Anies sendiri tidak memberi penjelasan yang relevan kenapa Rene layak menjadi komisaris utama Ancol.
BACA JUGA: Demi Bebani Pengendara, Anies Naikkan Pajak Parkir 30 Persen
"Mengutip dari keterangan Anies Baswedan bahwa alasan merekrut Rene adalah karena dia menulis buku dengan cara berbeda, yang mana dapat membawa terobosan di dalam Jaya Ancol," ujar Rian.
Sementara Geisz Chalifah, lanjut dia, memiliki latar belakang sebagai pemilik Khatulistiwa Press, Ketua Umum Yayasan Rahmatan Lil Alamin dan wiraswasta.
"Melihat poin-poin di atas, PSI DKI Jakarta berpandangan, kedua pendukung politik terbuka Anies Baswedan ini sepertinya masih jauh dari kaliber untuk mengawasi perusahaan sekelas Jaya Ancol dengan 781 karyawan dengan aset sebesar Rp 3,77 triliun," beber Rian.
Lebih lanjut Rian mengingatkan bahwa penunjukkan pejabat dengan kemampuan yang tidak teruji dapat menjadi bumerang bagi Anies sendiri. Jika ternyata kinerja mereka buruk, maka muka Anies dijamin bakal ikut tercoreng.
Apalagi, tambah Rian, Anies telah mengubah Pergub Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.
"Perubahan itu memungkinkan gubernur untuk menunjuk langsung calon perseorangan menjadi direksi," terang dia.
"PSI DKI Jakarta berharap praktik meritokratik dan transparan yang sudah ditanamkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama, dapat terus dipraktikkan gubernur dan wakil gubernur terpilih," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Anies Kerahkan 1.500 Transjakarta demi Asian Games
Redaktur & Reporter : Adil