jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta masih meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Formula E.
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris saat rapat paripurna dengan agenda “Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah”.
BACA JUGA: Jakpro Mengeklaim Keuntungan Formula E Rp 6 M, Gilbert PDIP Sebut Dasar Perhitungannya belum Jelas
“Masalah yang ingin kami angkat dan terus kami perjuangkan dari awal Fraksi PSI ialah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E,” ucap Idris di gedung DPRD DKI, Rabu (9/11).
Menurut dia, meski Formula E diadakan oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tetapi kontrak penyelenggaraannya masih ada untuk 2023 dan 2024.
BACA JUGA: Jakpro Akui Belum Bayar Utang Terkait Formula E
Terlebih, Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo selaku pengelola telah membayar commitment fee sebesar Rp 560 miliar.
“Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan. Agar dapat ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini,” kata dia.
BACA JUGA: Jakpro Sebut Keuntungan Gelaran Formula E Rp 6,4 Miliar
Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan penyelenggaraan itu sepenuhnya dia serahkan kepada PT. Jakpro.
Kepala Sekretariat Presiden itu menambahkan kegiatan itu dilanjutkan di lokasi sebelumnya, yakni Ancol.
“Formula E, kan, silakan Jakpro. Kalau Jakpro dengan Ancol laksanakan enggak apa-apa,” ujar Heru. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Berlalu, Sewa Tempat Pelaksanaan Formula E Rp 20 Miliar ke Ancol Belum Dibayar
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi