jpnn.com, JAKARTA - PSI kembali mengecam pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Kali ini yang dipermasalahkan adalah pernyataan Prabowo bahwa kebocoran anggaran negara mencapai 25 persen.
“Lagi-lagi ini pembohongan besar dan pembodohan. Beliau sedang ngibul apa o’on. Kita juga enggak ngerti. Data-data ngarang terus dan tidak masuk akal sehat. Seakan-akan ada kecelakaan besar dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Jubir PSI Rizal Calvary Marimbo di Jakarta, Jumat (8/2).
BACA JUGA: Prabowo: Perintah Emak-emak Saya Sudah Tangkap
Rizal mengingatkan bahwa Prabowo pernah mengungkapkan hal serupa pada Pemilu 2014. Saat itu, Prabowo mengatakan bahwa kebocoran anggaran negara sebesar Rp 7.500 triliun.
Namun, hingga saat ini Prabowo belum mampu menghadirkan satu bukti pun atas klaim tersebut dan menyerahkannya ke KPK untuk ditindaklanjuti. "Ini sebuah pernyataan kebohongan besar atau ngibul besar,” ucap Rizal.
BACA JUGA: Ditinggal Prabowo, Ratna Sarumpaet Dapat Simpati Tim Jokowi
Rizal mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin hari kian pruden dan kredibel. Sehingga kebocoran anggaran semakin dapat ditekan.
Sebaliknya, meningkatnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna anggaran, membuat belanja pemerintah tumbuh sangat cepat. Sedangkan serapan APBN meningkat dari 73% pada tahun 2016 menjadi 97% pada tahun 2017, level tertinggi dalam enam tahun.
BACA JUGA: BPN Prabowo - Sandiaga Yakin Jateng Bukan Lagi Kandang Banteng
Selain itu, di tengah lesunya perekonomian global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17 persen pada 2018. "Di atas rata-rata dikawasan. Ini tandanya anggaran mampu dioptimalkan untuk mendorong perekonomian. Berarti pengelolaan anggaran justru semakin berkualitas dan tepat sasasaran,” ucap dia.
Lebih lanjut Rizal mengatakan, para pemain anggaran saat ini tidak leluasa lagi mengutak-atik APBN. Sebab, pengawasan semakin berlapis-lapis dan semakin transparan.
“Ada pers, KPK, BPK, BPKP, Kejaksan, Kepolisian dan sebagainya. Sudah berlapis-lapis,” ucap dia. Lebih ketat lagi, era Jokowi-JK, pemerintah membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sibuk Tuding Kebocoran Anggaran, Pak Prabowo Lupa di Partainya Ada Caleg Koruptor
Redaktur & Reporter : Adil