jpnn.com, JAKARTA - Penegakan hukum di PSSI dinilai masih jauh dari kata tegas dan konsisten. Buktinya, PSPS Pekanbaru Riau tetap diizinkan bermain di Liga 2 2020 meski dalam kondisi terhukum.
Sebelumnya, National Dispute Resolution Chamber (NDRC) atau lembaga yang khusus menangani sengketa memang tengah menjatuhkan sanksi kepada PSPS Pekanbaru.
BACA JUGA: Semen Padang Optimistis Bawa Pulang Poin dari Kandang PSPS
Mereka disanksi tidak dapat melakukan registrasi pemain selama tiga periode pendaftaran pemain baru selama belum melunasi kewajibannya.
Meski demikian, dengan izin PSSI, mereka bisa meregistrasi pemain dan PSPS tampil di pekan pertama Liga 2 2020. Mereka pun sukses menaklukkan Semen Padang 3-0 di laga Pekanbaru, Minggu (15/3).
BACA JUGA: Mbak Nita Ditangkap Saat Berbuat Terlarang Bersama Empat Pria
Kuasa Hukum Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) sekaligus perumus NDRC Riza Hufaida kecewa dengan kondisi tersebut. Saking kesalnya, dia pun siap membawa permasalahan ini ke FIFA dan juga FIFPro.
"Kami sedang dalam proses laporan ke FIFA. Ini sangat penting dan pelanggarannya sangat serius. Jadi, sebenarnya sudah bukan urusan kami (APPI), ini sudah tanggung jawab PSSI," kata Riza saat dihubungi, Senin (16/3).
BACA JUGA: Innalillahi, Bekti Deddi Meninggal Dunia dengan Mengenaskan, Jasadnya Tergantung di Teras
Riza menjelaskan PSPS itu sudah dihukum karena sudah terlampau banyak pelanggarannya. Sebanyak 22 pemain juga sudah mengajukan laporan dan dimenangkan. Ditambah lagi, dalam putusan ditegaskan bahwa kalau jangka waktu 45 hari PSPS dari pemberitahuan belum juga membayar, maka dikenakan hukuman tambahan.
"Hukumannya ya itu, tidak boleh mendaftarkan pemain selama tiga periode kompetisi. Sampai hari ini mereka belum bayar, harusnya tidak boleh mendaftarkan pemainnya. Pemain-pemain lama ini juga kontraknya satu tahun, satu tahun, berarti seharusnya dia tidak punya pemain," tuturnya.
Riza juga mengkritik PSSI di bawah pimpinan mantan Wakapolri yang merupakan lembaga penegak hukum, ternyata tak mampu menegakkan hukum di sepak bola. Putusan NDRC harusnya dijalankan oleh PSSI, karena ini merupakan pilot project FIFA dan PSSI musim lalu karena melihat banyaknya masalah tunggakan gaji.
"Pertanyaannya itu sekarang ke PSSI. Kenapa sistemnya dibuka dan membolehkan PSPS mendaftarkan pemain dan bahkan membolehkan bermain sampai sekarang? Itu yang mau kita (APPI) bikin laporan ke FIFA dan FIFPRO," tegas Riza.
Riza juga mengingatkan, NDRC menjadi penting karena ini memang dibuat oleh PSSI atas arahan FIFA untuk menyelesaikan banyak kasus-kasus sengketa yang ada di Indonesia.
"PSSI ini seperti mencoreng muka sendiri. Ini putusan dari badan yang merupakan proyeknya FIFA, pilot project FIFA. Kok, berani-beraninya PSSI melecehkan proyeknya FIFA," tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum PSSI M Iriawan meminta agar mempertanyakannya ke Dirut PT LIB Cucu Somantri. "Tanyakan ke Direktur LIB. Sudah ada suratnya (peringatan) ke LIB. Ditanyakan saja ke LIB kenapa diizinkan. pasti sduah ada solusi," tegas pria yang karib disapa Iwan Bule itu.
BACA JUGA: Sepasang Kekasih Diduga Berbuat Terlarang di Toko Digerebek Warga, nih Fotonya
Dia juga menyebut tak mungkin belum ada solusi karena kenyataannya, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengizinkan kompetisi Liga 2 bergulir. "Nggak mungkin kalau belum ada solusi liga bisa berjalan. Pasti sudah ada solusi, makanya lia bergulir," tandasnya. (dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad