jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan era digital dan kemajuan teknologi telekomunikasi menyebabkan aktivitas surat menyurat ditinggalkan. Bisnis pengiriman pos pun menurun drastis.
Akibatnya, PT Pos Indonesia sempat merugi hingga Rp 606,5 miliar pada 2004-2008. Kemudian, PT Pos mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
BACA JUGA: Tidak Semua Perusahaan Logistik Menaikkan Tarif
Transformasi bisnis pun dilakukan. Kini, PT Pos tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan dan properti melalui tiga anak usahanya, yaitu PT Pos Logistics Indonesia (Poslog), PT Pos Properti Indonesia, dan PT
Bhakti Wasantara Net.
Meski digempur dengan menjamurnya banyak perusahaan logistik di Indonesia, Pos Indonesia mampu unggul dalam melayani pengiriman ke seluruh Indonesia; dari Sabang sampai Merauke hingga pulau terluar Indonesia, Talaud dan Rote.
BACA JUGA: Membedah Kelebihan Layanan Pengantaran Ritel Pos Logistik Indonesia
Kini, perusahaan yang telah berdiri sejak 1746 itu berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 5,01 triliun pada
2016.
Akan tetapi, Pos Indonesia memiliki beban sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO) yang membuatnya sulit berkembang pesat.
BACA JUGA: PT Pos Indonesia Ungkap Penyebab Pengiriman Barang dari Batam Tersendat
Meski demikian, PT Pos Indonesia menargetkan Go-Global dengan dua anak perusahaannya menjadi unicorn dengan nilai Rp 1 miliar dolar Amerika.
Bagaimana Pos Indonesia menghadapi persaingan bisnis ke depan di era digital? Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, PT Pos memiliki dua DNA (deoxyribonucleic acid) atau core bisnis.
Yang pertama adalah sebagai kurir, dan kedua pos. ”Kalau berbicara dunia digital, kurir sebenarnya masih dibutuhkan dalam konteks memang bukan lagi surat, karena sekarang orang lebih sering mengirim barang,” ujarnya .
”Kalau surat yang berkepentingan itu yang mengirim. Kalau barang, yang menerima yang memiliki kepentingan. Dalam hal teknologi, track and trace menjadi wajib harus hadir dalam kebutuhan digital,” tambahnya.
Pos Indonesia, lanjut Gilarsi, tetap relevan saat ini. Mayoritas barang yang dibeli di e- commerce tersebut belum bisa di-teleporting digital. Jadi dari sisi konteks kurir, rasanya Pos akan tetap dibutuhkan.
Artinya, transformasi pos dari kurir surat ke kurir barang menjadi sesuatu yang alami harus ke sana, tidak ada pilihan lain.
”Kedua adalah dalam konteks distribusi uang melahirkan produk-produk. Di pos itu dulu kita mengenal cek pos, wesel, itu masih sangat membutuhkan transaksi fisik,” jelasnya.
Bagaimana dengan wesel yang kurang diminati untuk mengirim uang? Gilarsi menjelaskan, dalam transformasi di jasa layanan keuangan, dulu transfer uang melalui wesel, remittance overseas (transfer uang dari luar negeri), nah di Pos pun masih relevan.
Kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan baru ketika konteks e-commerce muncul. E-commerce ada tiga pilar, yakni marketplace, kurir, dan payment gateway.
Sekarang ada media sosial (medsos), orang bisa jualan barang di Instagram, Facebook, dan medsos lain. Akibatnya, transaksi online tidak wajib melibatkan marketplace.
Ketika transaksi penjualan itu menjadi social commerce, maka siapa yang bertanggung jawab pada penyerahan barang dan penyerahan uang?
”Nah, ini dibutuhkan sebuah perusahaan yang memiliki pelayanan terintegrasi untuk bawa barang dan bawa uang. Kami membawa barang dan membawa uang. Kebutuhan seller dan buyer itu bisa terfasilitasi dengan baik,” jelasnya.
Contoh lain, kata Gilarsi, peer to peer lending, itu Pos tidak diizinkan untuk melakukan pembiayaan peminjaman.
”Kita diizinkan untuk menerima dan menyimpankan uang masyarakat, tapi kita tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Tetapi, kalau kitaberkolaborasi dengan start-up peer to peer lending di Indonesia, ketika peer to peer lending ini dilakukan virtual to virtual, digital to digital mereka tetap membutuhkan physical presence, yaitu ketika mereka membayarnya atau mengirimnya secara uang tunai maka kehadiran Pos sangat relevan,” ujarnya.
Dalam protokol uang, lanjut Gilarsi, orang masih butuh uang tunai, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bisa mewakili tapi tidak ada di semua tempat. Pos memiliki physical presence ada di seluruh Indonesia untuk mengambil atau menerima bayaran uang tunai, maka Pos masih dibutuhkan.
Bagaimana menghadapi persaingan jasa logistik? Dirut PT Pos Indonesia mengakui persaingannya saat ini luar biasa.
Salah satu yang menjadi keunggulan Pos, yaitu ketersebaran dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Pulau Rote.
”Itu kami ada. Kami hadir. Keberadaan Pos tidak dibagi dari kepadatan ekonomi, tetapi geographical presence. Jadi batas negara ada di mana kami harus hadir sampai batas negara itu. Jadi kami hadir dan tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Zaman dulu orang mengirim surat harus datang Kantor Pos atau memasukkannya ke dalam kotak pos. Sementara konteks yang baru tidak begitu.
”Sekarang, kalau Anda (perusahaan logistik) tidak mau jemput (barang), ada orang lain yang mau jemput lho. Secara physical presence di Jakarta loket Kantor Pos banyak sekali mewakili kepadatan penduduk, tapi tidak perlu harus tersebar. Jakarta dengan penduduk 9 juta harusnya Pos memiliki ketersediaan seperti convenience store, di semua kampung harusnya ada. Ini yang kita garap untuk coba memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi agen-agen pos. Itulah bisnis modelnya untuk meningkatkan kehadiran layanan postal sampai ke level-level kampung seperti convenience store, nyaman bagi masyarakat,” jelasnya.
”Saat ini kita ada kurang lebih dari 5.000 agen di seluruh Indonesia. Tapi memang belum sepenuhnya mengikuti kaidah baru yang ingin kita terapkan, tapi nantinya kehadiran Pos transformasinya akan disesuaikan dengan kepadatan e-commerce,” tambahnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pos Indonesia Lunasi Gaji Karyawan pada 4 Februari
Redaktur & Reporter : Natalia