jpnn.com - JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) manyatakan siap memenuhi panggilan dan memberikan klarifikasi jika diminta pihak berwajib dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan keterangan soal pengiriman surat Capres Prabowo Subianto kepada guru di sejumlah kota.
"Kami siap dan bersikap kooperatif jika diminta keterangan pihak berwajib dan Bawaslu sesuai dengan mekanisme atau aturan yang berlaku," kata Manajer Humas Pos Indonesia A Sofian, di Jakarta, Selasa (1/7).
BACA JUGA: Perkara Akil, Majelis Hakim Ragukan 3 Orang Saksi
Menurut Sofian, surat yang dikirim Prabowo kepada para guru lewat Pos Indonesia murni bisnis. Kata dia, kerjasama itu terikat kontrak resmi. "Itu (surat) bukan kiriman gratis yang dilakukan ada oknum pejabat Pos. Namun semua terbukukan dan resmi," kata Sofian.
Sofian menuturkan, Pos Indonesia sebagai BUMN bidang jasa pengiriman surat dan paket yang berkewajiban menyampaikan kiriman pelanggan, sebagaimana dalam UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos Bab V Pasal 26 dan 27 bahwa pelanggan layanan Pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kiriman.
BACA JUGA: Lebaran, Kereta Api dan Pesawat Jadi Primadona
Sebelumnya publik dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Capres Prabowo Subianto berkirim surat kepada para guru di beberapa kota yang berisi paparan visi dan misi jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilihan Umum, 9 Juli 2014.
Surat dari capres bernomor urut satu ini dinilai sejumlah kalangan melanggar aturan karena tidak seharusnya sekolah dijadikan sasaran kampanye.
BACA JUGA: KPK Berusaha Kuatkan Putusan Akil di Tingkat MA
Nah, Bawaslu sebagai lembaga yang berkompetensi mengawasi Pemilu menyebutkan salah salah satu unsur yang dilanggar bahwa seharusnya sekolah, steril dari materi unsur kampanye. (ant/ma/mas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Didesak Minta Maaf Kepada Santri dan Ulama
Redaktur : Tim Redaksi