jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDIP Kapitra Ampera menanggapi sejumlah politisi partai lambang berkepala banteng itu yang kerap mengkritik pemerintah terkait penanganan Covid-19.
Politikus PDIP mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Masinton Pasaribu akhir-akhir ini kerap mengkritik kinerja pemerintah soal penanganan virus tersebut.
BACA JUGA: Dimas Beck Dicium Kiky Saputri, Nikita Mirzani Marah, Begini Kalimatnya
Kapitra menilai hal itu merupakan sikap objektif PDIP terhadap kadernya yang menjadi pemimpin nasional.
"Tidak ada manusia yang tidak cacat, tidak salah dalam bertindak dan berbuat sesuatu apalagi mengelola negara pasti ada kekurangan. Nah, koreksi itu sebagai bentuk masukan yang konstruktif," kata Kapitra kepada JPNN.com, Rabu (4/8).
BACA JUGA: Wanita dan Pria Tertangkap Basah Habis Main Kuda-kudaan di Kamar Hotel, Hmmmm
Menurut Kapitra, dalam penanganan suatu masalah termasuk soal Covid-19, Jokowi harus membangun kepercayaan kepada para menterinya dan tidak memberikan otoritas kepada satu orang saja.
"Apakah satu orang ini suplemen yang bisa menyelesaikan seluruh masalah? Bisa, tetapi memberikan terlalu banyak kepada satu orang, kan, tentu hasilnya pasti tidak akan maksimal," ujar Kapitra.
BACA JUGA: Janda Sering Bertamu ke Rumah Pria, Menginap Berhari-hari, Walah Ternyata
Terkait kritikan kepada pemerintah, Kapitra pun menyatakan bahwa tidak ada masalah antara Jokowi dengan PDIP dan komunikasi kedua pihak berjalan baik.
"Itu partisipasi aktif politik dalam mengoreksi pemerintah agar pemerintahnya benar. Justru dengan itulah kebenarannya, absolutnya itu lebih tinggi kebenarannya. Kalau ada orang lain yang mengoreksi, berarti mungkin ada sentimen politik dan sebagainya," ujar Kapitra.
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurut dia, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown.
Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemi yang bermutasi melalui orang.
"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.
Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan menyerang pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.
"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tahu-tahu besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton, Rabu (4/8).
Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan, Selasa (27/7).
"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia itu. (cr1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi