Pengamat politik Adi Prayitno menduga ada komunikasi yang tidak berjalan baik antara pemerintah pusat dengan partai koalisi, khususnya PDIP terkait penanganan Covid-19.
Akibatnya Jokowi terus mendapat kritikan dari sejumlah politikus PDIP, seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Fantastis! Greysia/Apriyani, Anak Akidi Tio Bikin Heboh, Ada yang Kecewa Lagi
"Seperti, persoalan penanganan pandemi ini hanya selesai di presiden dan menteri-menteri tertentu atau keseluruhan menteri dalam pengambilan kebijakan," kata Adi kepada JPNN.com, Rabu (4/8).
"Ini pasti tidak melibatkan partai koalisi secara keseluruhan. Misalnya, melibatkan ketua umum dan sekjen-sekjen," sambung Adi.
BACA JUGA: Pengamat Ini Angkat Jempol untuk Anggota DPR dari PDIP yang Kritik Penanganan Covid-19
Adi menyarankan kepada Presiden Jokowi agar melibatkan partai koalisi, termasuk PDIP dalam hal penanganan Covid-19 yang sifatnya darurat.
"Tentu PDIP perlu dong menteri-menterinya ini juga ditunjuk dan dipercaya bukan hanya orang yang itu-itu saja. Ini bisa menimbulkan kecemburuan secara politik," ujar Adi.
BACA JUGA: Masinton PDIP Kritik Kinerja Luhut Panjaitan, Ferdinand Bereaksi
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurut dia, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown. Hal itu menurut dia berdasarkan sifat dari pandemik yang bermutasi melalui orang.
"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.
Kritik juga terlontar dari Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
Mantan aktivis 98 itu juga mengkritik Luhut Panjaitan selaku koordinator PPKM Darurat dan PPKM Level Level 4 yang menyatakan Covid-19 terkendali.
"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton kepada media ini, Rabu (4/8).
Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).
"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar alumnus Universitas Indonesia itu. (cr1/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi