jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda pembahasan pasal-pasal yang masuk dalam kluster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
"Pada kesempatan kali ini atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta Kerja, untuk kluster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4).
BACA JUGA: Imam Besar Masjid Istiqlal: Salat Tarawih itu Sunah, Mempertahankan Kesehatan Wajib
Menurut Puan pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat khususnya serikat pekerja.
Dia meminta Baleg DPR RI tidak membahas dahulu materi-materi pada kluster ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiskusi dengan masyarakat terkait dengan kluster tersebut misalnya kalangan kelompok pekerja dan buruh.
BACA JUGA: Update Corona 23 April: Data Pasien Sembuh Meningkat, Tapi Jumlah ODP dan PDP Mengerikan
"Karena waktunya memang sekarang ini besok menjelang bulan Ramadan kita semua akan menjalankan ibadah puasa dan setelah itu tentu saja kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami akan meminta kepada baleg untuk fokus kepada kluster-kluster yang memang bisa dibahas pada waktu yang pendek ini," ujarnya.
Menurut Puan, penundaan pembahasan pasal-pasal Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dilakukan agar DPR Fokus pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran pada penanganan pandemi COVID-19. (antara/jpnn)
BACA JUGA: PSBB Diterapkan, Kasus Positif Covid-19 Malah Melonjak
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan