Puan Minta Pemerintah Bergerak Cepat Mengurus Sanksi WADA

Jumat, 22 Oktober 2021 – 14:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengurus sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA). Ilustrasi/foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengurus sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA).

Dia meminta adanya evaluasi dan mengupayakan berbagai macam cara agar sanksi tersebut cepat dicabut.

BACA JUGA: Indonesia Masih Dihukum WADA, Begini Nasib Dua Turnamen Basket di Tanah Air

“Kalau perlu lewat pengadilan arbitrase olahraga. Supaya Merah Putih bisa berkibar dan Indonesia tidak terkendala menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga internasional,” kata Puan dalam siaran resminya yang dilansir DPR RI, Selasa (19/8).

Puan mengingatkan Indonesia juga telah mengantongi izin perhelatan World Superbike (WSBK) yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, dalam waktu dekat. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar acara tersebut tidak terkendala sanksi.

BACA JUGA: ISORI Pengin Masalah Sanksi WADA ke LADI Dibawa ke Jalur Hukum

“Jangan sampai sanksi dari WADA menggagalkan effort yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari,” ungkapnya.

Puan mengingatkan Timnas Indonesia juga berpeluang memenangkan beberapa laga kandang dalam kualifikasi Piala Asia 2022. Belum lagi perhelatan Asian Games juga digelar pada 2022.

BACA JUGA: Menpora Bergerak Cepat Tanggapi WADA, Perbasi Bisa Gelar FIBA Asia Cup 2021

Dia khawatir, sanksi itu bisa mempengaruhi prestasi olahraga Indonesia, mengingat sanksi ini diberlakukan selama satu tahun.

"Akan sangat miris jika saat Asian Games tahun depan, Merah Putih juga tak bisa berkibar walaupun atlet kita meraih medali,” tuturnya.

Puan mendorong agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan hukuman WADA ke Indonesia dapat bekerja sebaik mungkin. “Semoga tim yang dibentuk Menpora dapat memberikan hasil terbaik,” ujar mantan Menko PMK itu.

DPR RI akan terus mengawal hingga Indonesia terbebas dari sanksi WADA.

“Jangan sampai kekecewaan masyarakat berkepanjangan. Karena berkibarnya Merah Putih di kejuaraan-kejuaraan internasional menjadi kebangaan serta spirit untuk rakyat,” tutup Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Indonesia tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih di ajang Thomas Cup pada Minggu (17/8) meski berhasil keluar sebagai juara. Hal tersebut menjadi salah satu sanksi WADA akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping.

Indonesia juga terancam tidak bisa jadi tuan rumah event olahraga internasional akibat sanksi dari WADA.

Menurut Puan, kelalaian dalam pengujian doping harus dicegah semaksimal mungkin.

“Karena ini menyangkut kehormatan serta nama baik bangsa dan negara. Kita tidak ingin akibat sanksi dari WADA, penyelenggaraan-penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia menjadi terkendala,” kata Puan. (jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler