jpnn.com, JAKARTA - Asian Games 2018 sudah di depan mata. Penyelenggaraan multievent empat tahunan itu hanya menyisakan 17 bulan lagi.
Namun, belum semua proyek pendukung berhasil diselesaikan.
BACA JUGA: Waketum KOI Siap Berikan Keterangan soal Sosialisasi AG
Karena itu, perlu mekanisme pembiayaan khusus terhadap proyek-proyek itu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, beberapa pembangunan perlu dipercepat.
BACA JUGA: Wakil Bendahara KOI Minta Masyarakat Awasi Asian Games
Sayangnya, tak semua bisa dikerjakan melalui mekanisme lelang.
Artinya, perlu dibentuk sebuah badan layanan umum (BLU).
BACA JUGA: Puan: ASN Harus jadi Penggerak Utama Revolusi Mental
"Karena ini tinggal 17 bulan lagi, maka harus buat BLU. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga akuntabilitas keuangan," ujar Puan usai Rapat Persiapan Pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Building FX Plaza Office lantai 19, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/3).
Rapat yang diWakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.
Di antaranya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan Presiden Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) merangkap Ketua Umum KOI Eric Thohir.
Puan menjelaskan, pembentukan BLU memerlukan pendampingan intensif dari BPKP, LKPP, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Menpora dan juga panitia Asian Games atau Inasgoc.
Pendampingan itu terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan melalui mekanisme BLU.
"Kalau semua pekerjaan lelang, kan, tak akan cukup dalam waktu 17 bulan. Padahal harus melakukan percepatan. Karena itulah, maka kami minta mana-mana saja yang mendesak dan urgent sehingga harus memakai mekanisme BLU," jelas Puan.
Di sisi lain, lanjut Puan, tak semua pengerjaan program bisa memakai BLU.
Sebab, mekanisme ini memiliki kriteria mendesak dan sangat urgent.
"Jadi kalau tidak mendesak dan tidak urgent tak usah pakai BLU. Nah, apa saja yang masuk mendesak ini, maka harus dikaji secara teknis antara Kemenkeu, LKPP, BPKP, Menpora, dan juga Inasgoc," terang Puan.
Puan menegaskan, Asian Games harus betul-betul menjaga akuntabilitas.
"Jangan sampai setelah Asian Games lalu jadi masalah. Atau akuntabilitas malah menyandera dan bermasalah," tegas Puan.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan, evaluasi persiapan Asian Games memang harus lebih intensif karena waktu penyelenggaraan tinggal 17 bulan lagi.
Ada tiga hal yang harus dicapai, yakni pertama terkait sarana venue dan renovasi infrastruktur olahraga.
Kedua, terkait penyelenggaraan yang harus baik. Sedangkan hal ketiga adalah masalah atlet dan prestasi yang harus maksimal.
"Sejauh ini semua berjalan sesuai schedule, baik sarana maupun panitia. Memang masih butuh perbaikan karena penyelenggaraan ini di dua tempat Jakarta dan Palembang," ujar JK, sapaan akrabnya.
Terkait anggaran, JK mengatakan kebutuhan dana lebih dari Rp 30 triliun.
Pembangunan sarana infrastruktur di Pelembang membutuhkan Rp 7 triliun.
Dana itu untuk merenovasi wisama atlet dan perbaikan Stadion Jakabaring.
Sedangkan perbaikan infrastruktur sarana olahraga di DKI Jakarta hampir Rp 3 triliun.
"Total infrastruktur yang langsung untuk olahraga sekitar Rp 10 triliun," ujar JK.
Namun ada juga sarana infrastruktur tak langsung yang termasuk juga investasi jangka panjang.
Misalnya, sarana transportasi, jalan, dan sebagainya.
Kebutuhan di Palembang mencapai Rp 7 triliun. Sedangkan di Jakarta mencapai Rp 10 triliun.
"Jadi buat infratruktur ini totalnya sekitar Rp 27 triliun. Selain itu ada juga kebutuhan buat penyelenggaraan yang mencapai sekitar Rp 4,5 triliun. Makanya kebutuhan semuanya mencapai lebih Rp 30 triliun," ujar JK.
JK juga meminta Asian Games ini berfokus pada cabang olahraga yang menonjol dan masuk pada Olimpiade.
Artinya, harus mempertimbangkan olahraga yang Indonesia berpeluang besar mendapatkan medali.
"Soal cabor ini juga kaitannya dengan efisiensi. Makin banyak cabang olahraga makin besar cost yang dikeluarkan. Kan ada biaya atlet, penginapan, konsumsi yang bertambah. Makanya kami efektifkan soal cabor ini," kata JK. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Gembira dari Menko PMK soal Persiapan Haji 2017
Redaktur & Reporter : Adek