jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan meminta menteri di Kabinet Kerja ikut menyelesaikan kisruh konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT), karena isu ini sudah menjadi sensitif.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI Perjuangan sudah sejak lama tidak setuju perpanjangan konsesi JICT.
BACA JUGA: Kapolri Sebut 10 Perusahaan
"Bukan saat ini saja, sejak tahun 1999 kami secara konsisten menolak yang namanya JICT itu untuk disewakan kepada pihak lain. Karena ini merupakan pintu masuk simbol kedaulatan. Kemarin ada beras Vietnam yang bocor ke pasar. Kita tidak tahu dari mana karena pemerintah tidak mengambil kebijakan impor beras. Ini merupakan fakta jebolnya kedaulatan ekonomi kita. Apakah ini ada kaitannya dengan JICT yang kemudian disewakan pihak lain dalam jangka waktu yang lama?" ungkap Hasto.
Dia mengutip data dari Serikat Pekerja JICT yang menyebut perpanjangan kontrak yang dilaksanakan saat ini nilainya jauh di bawah kontrak yang ada di tahun 1999.
BACA JUGA: Bantu Penyidik, Polri Terjunkan Satgas Kebakaran Hutan
Hasto mengatakan ada banyak pertanyaan mengapa ada pola dua policy yang beda antara regulator, yaitu Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN terkait hal tersebut.
"Tentu saja ini harus diselesaikan di internal, dan PDIP berharap persoalan tersebut dapat dijembatani. Seluruh menteri kabinet harus kompak terhadap sebuah policy. Apalagi policy ini sangat sensitif terkait dengan perpanjangan konsesi JICT," paparnya.
BACA JUGA: KABAR GEMBIRA: Menteri Yuddy Angkat Guru Honorer K2 Tanpa Tes
Hasto mengatakan langkah Menko Maritim Rizal Ramli beberapa waktu lalu termasuk dengan mendatangi Pelindo II adalah dalam menata agar seluruh jalur logistik yang dimulai dari pelabuhan Tanjung Priok sangat efisien.
"Kami memberi dukungan terhadap upaya-upaya untuk mengatasi berbagai macam barrier (kendala) yang saat ini masih ada," ucapnya.
Hasto mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat bereaksi keras ketika persoalan dwelling time tidak kunjung diselesaikan, sehingga harus ada suatu task force mengatasi persoalan sistemik itu.
"Dalam hal ini tentu saja sebagai penanggung jawab di Pelindo, otomatis terkait secara langsung dengan seluruh kebijakan yang diambil oleh Pak Lino (RJ Lino)," ucap Hasto.
Namun, Hasto tidak mau masuk ke pembahasan apakah Dirut Pelindo II itu perlu diganti atau tidak. "Kalau itu sudah ada mekanismenya. Menteri BUMN memiliki mekanisme terkait pergantian Direksi BUMN sesuai UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN," pungkasnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sering Tersakiti, Makanya Ketua PB NU Bicara Jenggot
Redaktur : Tim Redaksi