jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 3,5 tahun telah berhasil mengonsolidasikan mayoritas kekuatan politik untuk mewujudkan stabilitas politik di dalam negeri. Menurutnya, stabilitas politik menjadi modal dasar bagi duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk merealisasikan sejumlah program strategis yang termaktub dalam Nawacita.
“Hampir semua lembaga survei merilis tingkat kepuasaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK berada di atas angka 70 persen. Bidang politik selalu menempati posisi teratas. Keberhasilan Jokowi mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik menjadi modal utama dalam mewujudkan Nawacita,” ujar Bambang dalam diskusi hasil survei Indo Barometer bertema Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita di Jakarta, Selasa (22/05).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tunjuk Sekjen DPR Baru, Ini Harapan Bamsoet
Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menuturkan, stabilitas politik selama pemerintahan Jokowi-JK relatif terjaga dengan baik, terutama setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke barisan pendukung pemerintah. Selain itu, dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68 persen, sehingga agenda pembangunan berjalan dengan baik.
“Hal ini berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK yang kurang mendapat dukungan dari DPR. Namun demikian, pengawasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK tetap diperlukan dalam rangka tegaknya check and balance,” ujar Bamsoet.
BACA JUGA: Polemik 200 Mubalig Bisa Berdampak Negatif Bagi Jokowi
Politisi Partai Golkar itu juga menilai Jokowi-JK berhasil mengedepankan politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris. Bamsoet menyebut orientasi pembangunan yang Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkukuh fondasi dan ikatan NKRI. Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, sambung Bamsoet, Presiden Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.
"Salah satu bukti nyata adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar-daerah. Kita bisa saksikan tol laut, jalan lintas papua dan lintas daerah lainnya, pelabuhan ataupun bandara. Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," papar Bamsoet.
BACA JUGA: Relawan Jokowi Harus Jeli Melihat Potensi Penggaet Suara
Lebih lanjut Bamsoet menuturkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat di daerah dan pedesaan. Antara lain Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis.
Bahkan, ada bantuan lain berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan yang terbaru adalah program padat karya tunai. Karena itu, sambung Bamsoet, angka kemiskinan di era kepemimpinan Jokowi pun terus turun.
“Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan kita terendah sepanjang sejarah tanah air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa. Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” urai Bamsoet.
Namun, Bamsoet juga punya catatan lain. Menurutnya, konsisteni Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi tak serta-merta menurunkan angka korupsi. Data Transparansi International pada 2018 menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.
“Harus diakui agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata. Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan. Yang patut digaris bawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” pungkas Bamsoet.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Dorong MPR Matangkan Kajian soal Menghidupkan GBHN
Redaktur : Tim Redaksi