jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait menepis tudingan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih berpihak kepada asing pemilik modal besar ketimbang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tanah air. Ara -panggilan kondang Maruarar- meyakini rakyat Indonesia beruntung karena memiliki Presiden Jokowi yang memiliki komitmen kuat terhadap sektor UMKM.
Ara menyampaikan hal itu saat menjadi salah satu pembicara pada diskusi tentang daftar negatif investasi (DNI) di Pressroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Selain Ara, pembicara lain dalam diskusi bertema Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi, Jokowi Pro UMKM itu adalah Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Umum Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.
BACA JUGA: Fahri Siap Bantu Jokowi Untuk Merancang Pembubaran KPK
Menurut Ara, salah satu contoh keberpihakan Presiden Jokowi terhadap UMKM adalah keputusannya membatalkan relaksasi DNI untuk sektor UMKM dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Bahkan, Jokowi menyampaikan keputusannya secara terbuka saat menghadiri Rapimnas Kadin di Solo, Rabu (28/11). “Di Solo Presiden Jokowi mengatakan terjadi perdebatan, mendengar masukan dari HIPMI dan KADIN, akhirnya dikeluarkan (relaksasi DNI sektor UMKM)," kata Ara.
Politikus muda PDI Perjuangan itu menambahkan, keberpihakan Jokowi terhadap UMKM juga sangat terlihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP itu memangkas pajak penghasilan untuk sektor UMKM dari 1 persen menjadi setengahnya saja.
BACA JUGA: Analisis Fahri soal Keuntungan Jokowi Jika Hadiri Reuni 212
“Jadi presiden (Jokowi) sangat pro-UMKM. Buktinya, pertama membuat pajak dikurangi dari satu persen menjadi 0,5 persen,” katanya.
Politikus yang juga dikenal sebagai kolega Jokowi itu menegaskan, pemangkasan taris pajak penghasilan untuk sektor UMKM memang mengurangi potensi penerimaan negara. Namun, katanya, kebijakan itu demi menggerakkan ekonomi. "Berarti ini prorakyat," tegas Ara.
BACA JUGA: Diprotes Pengusaha, UMKM Akhirnya Tetap Masuk DNI
Ara juga membeber bukti lain tentang keberpihakan Jokowi terhadap UMKM. Yakni kebijakan menaikkan jumlah pinjaman tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta.
"Silakan tanya sama UKM, senang atau tidak dengan kebijakan itu. Pasti saya jamin senang," ungkapnya.
Bukti lain tentang keberpihakan Jokowi terhadap UMKM adalah pemangkasan bunga kredit usata rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi tujuh persen. Di sisi lain, kata Ara, saat ini DPR dan pemerintah juga tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang Kewirausahaan demi memudahkan masyarakat berusaha.
"Mudah-mudahan menunjukkan betul-betul dukungan kepada anak muda supaya bisa menjadi pengusaha," jelasnya.
Karena itu Ara menegaskan, Indonesia beruntung punya Jokowi yang memberikan ruang dan kebijakan yang jelas tanpa basa-basi. Namun, anggota DPR yang membidangi keuangan dan perbankan itu mengharapkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Kerja juga mengerti keinginan kepala negara yang pernah menjadi gubernur DKI itu.
"Sekali lagi ini pembelajaran bagi demokrasi kita, saya pikir tak boleh ada lagi ke depan menteri yang tidak mengerti dan paham presidennya mau ke mana, pro-UKM atau tidak. Saya pikir ini sangat memprihatinkan dan semoga tak terjadi lagi di waktu yang akan datang," paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Tak Yakin Presiden Ambil Kebijakan Tidak Prorakyat
Redaktur : Tim Redaksi