BELUM genap sebulan menjadi Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi sudah membuat dua gebrakanPertama, Gamawan menutup rekening penerima Dana Penunjang Pembinaan yang selama ini digunakan untuk menerima setoran upah pungut dari daerah
BACA JUGA: Polisi Ragukan Keberadaan Saksi Kunci
Gebrakan kedua adalah mengumpulkan eselon I Depdagri untuk menandatangani Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas.Gebrakan Gamawan itu pun mendapat pujian dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo
Hadi menyebut Gamawan sebagai menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua yang pertama kali meminta jajaran pejabat di departemennya meneken Pakta Integritas
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Kades
"Pak Gamawan merupakan mendagri dari kalangan sipil yang pertama, dan juga menteri yang pertama kali membuat Pakta Integritas," kata Hadi Purnomo saat memberikan pengarahan di hadapan seluruh pejabat eselon I dan II Depdagri, di gedung Depdagri, Selasa (10/11).Dia juga menyebutkan, semasa menjadi gubernur Sumbar, Gamawan juga merupakan gubernur yang pertama kali menyerahkan jatah upah pungut yang diterimanya ke kas negara
BACA JUGA: Biro Keuangan Diajak Rapat Pilkada
Padahal jumlahnya Rp1,2 miliar per tahun," sebut HadiMengacu pada hasil audit BPK , Mendagri memang mendapat uang saku setiap bulannya Rp 100 juta dari setoran upah pungut."Ini luar biasaSaya minta kepada seluruh jajaran Depdagri, bantulah Pak Gamawan, bantu sebagai mendagri yang sudah memberikan contoh langsungTunjukkan bahwa kita mau berubah," pesan Hadi.
Sebagai Ketua BPK, Hadi juga mengaku menyambut baik penyerahan sisa uang upah pungut yang selama ini dihimpun Depdagri"Kami dari sini dapat duit Rp95 miliar dari upah pungutIni merupakan fakta yang kuat bahwa beliau memberikan contoh yang baik," kata Hadi memuji mantan Bupati Solok itu(sam/ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Intel Daerah Mulai Bergerak
Redaktur : Antoni