jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono langsung tancap gas mengumpulkan para pejabat utama TNI AL dan staf lainnya setelah lawatan ke Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Laksamana Yudo menggelar rapat evaluasi secara vicon dan offline di Wisma Elang Laut (WEL), Jakarta, Kamis (7/4).
BACA JUGA: Marinir TNI AL Ajari Warga Merauke Cara Bikin Minyak Goreng
Menurut Yudo, pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja seluruh satuan kerja pada triwulan pertama di tahun 2022.
“Pertemuan ini juga sebagai guidance penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan pimpinan TNI AL dan pencapaian target pembangunan pemerintah,” kata Laksamana Yudo.
BACA JUGA: Lihat, Puluhan Prajurit Marinir Duduk Terdiam, Tunggu Keputusan Akhir
Pasca-meninggalkan Indonesia pada 26 Maret 2022 lalu, pejabat nomor satu di jajaran TNI AL ini mengingatkan sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian. Di antaranya masalah pelanggaran hukum dan kedaulatan di daerah perbatasan.
Yudo juga mengingatkan kondisi Laut Natuna dan daerah perbatasan lainnya yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan. Termasuk penyelundupan barang ilegal dan imigran ilegal baik yang keluar seperti PMI (pekerja migran Indonesia) ilegal dan migran ilegal yang akan masuk ke Indonesia.
BACA JUGA: Laksamana Yudo & Laksamana Mike Bertemu di Pentagon AS, Tampak Serius
Laksamana Yudo kembali menegaskan kepada personelnya agar tidak terlibat pada tindakan ilegal.
Dia meminta komandan satuan harus bertanggung jawab melaksanakan pengecekan dan pengawasan secara ketat kepada personelnya.
“Tidak ada ampun terhadap personel yang terlibat kasus hukum ini,” tegas Yudo.
Yudo juga menekankan kepada para Komandan KRI harus berani bertindak, melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum dan wilayah.
“Tidak ada komandan kapal yang ragu untuk bertindak. Periksa semua yang mencurigakan,” tegas Yudo.
Yudo juga meminta tim intelijen harus meningkatkan pengawasan di daerah rawan dan strategis.
Masalah anggaran juga mendapat perhatian khusus dari Laksamana terutama dalam meningkatkan sistem pengawasan.
Dia mengingatkan tidak harus mengikuti jadwal, harus reaktif jika memang ada indikasi yang menyimpang segera laksanakan audit.
“Para PPK harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang diterimakan. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan penggunaan anggaran,” tegas Yudo.
Dalam pemenuhan personel yang akan dididik di Satuan Pendidikan TNI AL 1, 2, dan 3, KSAL memerintahkan agar memaksimalkan pemenuhan kebutuhan personel yang akan didinaskan di Posal-Posal, Lantamal dan Lanal dengan mengutamakan menjaring calon dari putra daerah.
Dia juga mengimbau lembaga-lembaga pendidikan harus go public dengan melaksanakan studi banding untuk mencari model yang bisa mendorong pembangunan sumber daya manusia dan kualitas organisasi.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari