jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap lima kementerian, dari sepuluh menteri yang tercatat sebagai tim sukses dua pasangan calon presiden.
Alasannya, karena pada lima kementerian tersebut terdapat hingga Rp 5,40 triliun dana bansos dari total Rp 91, 78 triliun dana bansos pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA: Ini Dua PR Lukman Hakim di Kemenag
“Hal ini patut diwaspadai dan diawasi secara ketat untuk meminimalisir munculnya kebijakan dari para menteri tersebut untuk memobilisasi sumberdaya bansos untuk pemenangan pasangan capres-cawapres tertentu,” katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6).
Lima kementerian yang perlu diawasi secara ketat masing-masing tiga menterinya tercatat sebagai tim sukses pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Total dana bansos yang dikelola kementerian tersebut pada APBN 2014 mencapai Rp 611,44 miliar.
BACA JUGA: Gabung Timses Capres, Ali Masykur Dianggap Salahi Kode Etik BPK
Kemudian Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri. Total dana bansos mencapai Rp 2,19 trilun dan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz dengan total bansos yang dikelola mencapai Rp 1,80 triliun.
Sementara itu dua kementerian lain, diketahui menterinya tercatat sebagai tim sukses calon presiden Jokowi-JK. Yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Dana bansos dari APBN 2014 yang dikelola kementerian tersebut mencapai Rp 32,62 miliar.
BACA JUGA: Syarat Melamar CPNS Dipermudah
Serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini, dimana kementeriannya mengelola dana bansos hingga Rp 766,48 miliar.
Menanggapi permintaan tersebut, anggota Bawaslu, Nasrullah, mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan. Karena Bawaslu, sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak, agar tugas pengawasan yang menjadi tanggungjawab Bawaslu, dapat dilakukan dengan maksimal.
"Kami sangat 'concern' terhadap fasilitas milik negara ini. Pengawasan akan kita lakukan secara ketat untuk menekan adanya upaya memobilisasi jajaran dan pemanfaatan fasilitas negara, termasuk anggaran bansos," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Budiman Sudjatmiko: Dibutuhkan Pemimpin yang Merakyat
Redaktur : Tim Redaksi