PONTIANAK- Anggota DPRD Kalimantan Barat, Alifuddin, menyebutkan ada indikasi kuat pupuk bersubsidi diselewengkan sampai ke negeri jiran"Terdengar di telinga kami, pupuk bersubsidi ada yang dijual sampai ke Malaysia," kata Alifudin ketika berdialog dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan beserta PT Pusri, PT Petrokimia dan PT SSA.
Menurut Alifuddin, indikasi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi ke Malaysia ini perlu diselidiki lebih lanjut dan kalau perlu DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) guna menelusurinya
BACA JUGA: Kaltim Heboh Video Pemenggal Kepala
Penyelewengan pupuk bersubsidi dinilainya sangat memprihatinkanSetyo Gunawan, Anggota Komisi B yang lain juga menyatakan prihatin atas penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi
BACA JUGA: Petani Pisang Rugi Miliaran Rupiah
Menurut dia, subsidi yang diberikan pemerintah untuk pupuk sangat besar dan mencapai ratusan miliar rupiahBACA JUGA: Banyak Pelajar Terinfeksi Penyakit Kelamin
Persoalan ini dianggapnya sebagai suatu masalah klasik dan Setyo meminta adanya terobosan dari pemerintah untuk mengatasinya"Dari dulu, pupuk bersubsidi ini sering bermasalah," ujar dia.Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hazairin, mengatakan, selama ada disparitas harga antara barang bersubsidi dengan yang nonsubsidi, maka kemungkinan terjadinya penyelewengan selalu terbukaBukan hanya oleh distributor, tetapi juga oleh petaniKarena itu, terobosan yang dinilai perlu untuk diambil adalah bagaimana konsep subsidi di Indonesia dapat diubah.
Hazairin merekomendasikan agar konsep atau sistem penyaluran pupuk bersubsidi kita dapat mencontoh MalaysiaDi negeri jiran, menurutnya tidak ada barang yang beredar di pasaran dengan harga subsidiDengan demikin, petani dapat membeli pupuk kapan saja, stok selalu tersedia dan tidak terjadi pengoplosan"Bentuk subsidi bisa diubah seperti di supermarketBeli satu dapat tiga," jelasnya.
Di Malaysia, tambah Hazairin, para petani membeli pupuk dengan harga normal (nonsubsidi), misalnya satu kilogramNamun, jika pupuk tersebut terbukti digunakan sesuai dengan peruntukan maka petani tersebut akan mendapatkan bonus 2 kilogram secara gratisSistem seperti ini dianggap cukup berhasil di MalaysiaDi negeri itu, produksi padi nasional mencapai rata-rata 7-9 ton per hektarSementara di Indonesia baru mencapai sekitar 5 ton per hektar.
Hanya saja, kata Hazairin, kebijakan tentang subsidi ini ada di tingkat menteri, bukan kewenangan pemerintah provinsiPemprov menurutnya sudah mencoba mengusulkan ke kementerian tetapi belum mendapat respon sesuai dengan harapanKarena itu, dia meminta dukungan agar Komisi B DPRD Kalbar juga menyampaikan usul tentang konsep subsidi ini ke pemerintah pusat.(rnl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penumpang KA Melonjak 100 Persen
Redaktur : Tim Redaksi