jpnn.com, JAKARTA - Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) siap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Selasa (15/11).
BACA JUGA: Rekind dan Pupuk Indonesia Bagikan Ratusan Paket Sembako di Kalibata
Jokowi mengatakan masalah kelangkaan pupuk yang tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia khususnya ketahanan pangan.
Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang bisa berimbas pada ketersediaan pangan dunia.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Kembali Dukung Kejurnas Angkat Besi di Sentul
"Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.
Erick menambahkan Pupuk Indonesia yanh memiliki 5 perusahaan bisa menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Dukung Kepemimpinan Perempuan di BUMN
Selain itu, mereka juga menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.
Berdasarkan data terbaru pada 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan perincian pupuk Urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton.
Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap.
Fasilitas itu terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar.
Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi.
Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.
"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” lanjut Menteri BUMN.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan PIHC sejatinya mengamankan pasokan bahan baku pupuk hingga akhir 2023.
Upaya pengamanan bahan baku dilakukan dengan beberapa cara, seperti bekerja sama dengan negara mitra produsen bahan baku pupuk khususnya fosfat dan kalium dengan harga yang kompetitif.
Dalam memperkuat upaya tersebut, PIHC sudah membuka kantor perwakilan di Dubai sebagai penghubung dengan negara-negara pemasok bahan baku.
PIHC tengah membangun pabrik baru sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi pupuk guna memenuhi kebutuhan nasional baik subsidi dan non subsidi, maupun pasar internasional.
Selain itu, mereka juga memiliki rencana pembangunan pabrik urea Pusri 3B di Palembang dan penyelesaian pabrik NPK di Lhokseumawe serta mengkaji pembangunan pabrik pupuk di Papua Barat.
“Pupuk Indonesia memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan petani dengan berusaha menjaga harga pupuk komersial atau non subsidi tetap terjangkau, dengan berusaha menetapkan harga di bawah dari harga pasaran internasional,” ujar Bakir. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pupuk Indonesia Tingkatkan Transformasi untuk Gairahkan Pertumbuhan Perusahaan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian