jpnn.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sejumlah 113.856 ton, untuk memenuhi kebutuhan petani di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta.
SVP PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Agus Susanto menjelaskan stok pupuk bersubsidi tersebut melebihi batas ketentuan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
BACA JUGA: UPZ Pupuk Kaltim Salurkan Zakat Rp 2,4 Miliar dan Sasar 1.300 Mustahik
"Stok ini kami siapkan untuk alokasi Oktober-Maret, sekarang kan lagi panen, sekitar September sampai Oktober mulai tanam kembali," papar Agus.
Dia memaparkan stok yang berjumlah 113.856 ton ini setara dengan 346% dari ketentuan pemerintah yang berjumlah 32.935 ton.
BACA JUGA: Lewat Program Sanubari, SiCepat Dukung Digitalisasi UMKM Menuju G20
Seluruh stok ini berada di Lini I (gudang produsen) hingga Lini III (gudang kabupaten dan distributor). Adapun rinciannya, pupuk Urea 70.479 ton, dan pupuk NPK 43.376 ton.
Pada kesempatan yang sama, Agus juga sempat menyambangi Gudang Lini III di Jatibarang, Indramayu, yang dikelola anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC).
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Dukung Pengembalian Fungsi Ekologis Lahan Bekas Tambang
Dia mengatakan, stok di Gudang Lini III di seluruh Kabupaten Indramayu berjumlah 9.392 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 6.942 ton dan NPK 2.450 ton per 18 Agustus 2022.
"Alokasi di Indramayu ini sekitar 70.888 ton untuk 1 tahun, minimal untuk stok pupuk itu kurang lebih 3.000 ton untuk 1 bulan. Sementara kita untuk Urea ini punya 4 gudang, di Indramayu salah satunya Jatibarang ini. Total stok Urea hari ini 6.942 ton. Aman lebih dari ketentuan yang ditetapkan Permendag," kata Agus.
Khusus penyaluran, seluruh stok pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Barat-Banten-DKI Jakarta ini akan didistribusikan kepada 68 Gudang Lini III di 22 kabupaten dan 19 kota. Melibatkan 190 distributor dan 3.322 kios pupuk lengkap (KPL).
Penyaluran pupuk bersubsidi ini didistribusikan ke semua lini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) kepala daerah sebagai aturan turunan dari Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 41 Tahun 2021, yang pertengahan tahun ini direvisi menjadi Permentan No. 10 Tahun 2022.
Proses distribusi pupuk bersubsidi juga dipantau dengan sistem digital yang bernama Distribution Planning & Control System (DPCS).
Sistem ini bisa memantau seluruh pegerakan distribusi hingga jumlah stok pupuk bersubsidi di gudang.
Digitalisasi menjadi salah satu upaya Pupuk Indonesia memastikan distribusi pupuk berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga mengimbau kepada seluruh distributor dan pemilik kios resmi untuk selalu mengikuti ketentuan pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada