jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro menyebut DPR RI perlu membentuk Panja Netralitas Polri selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Dia mengatakan itu setelah menghadiri diskusi berjudul Mimbar Kebangsaan yang diinisiasi oleh Relawan Gapura Nusantara di Jakarta Utara, Kamis (16/11).
BACA JUGA: Menjelang Pemilu 2024, Wayan Sudirta DPR: Polri Harus Bersikap Netral
"Itu di DPR sedang diwacanakan dan memang perlulah," kata alumnus Akademi Kepolisian 1970 itu.
Menurut Bimantoro, DPR pada dasarnya punya fungsi pengawasan, sehingga wajar legislator mewacanakan pembentukan panja netralitas demi memantau kerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilpres 2024.
BACA JUGA: Auditor BPK Riau Akui Terima Suap dari Bupati Meranti, Ada Peran Seorang Wanita
"Diperlukan pengawasan dari DPR, (saat polisi, red) menjalankan fungsi, karena ini merupakan tugas yang sensitif," kata Bimantoro.
Dia mengatakan iklim demokrasi tidak akan terlalu tegang ketika panja netralitas dibentuk. Toh, Polri bakal menerima imbas positif apabila ikut merestui hal tersebut.
BACA JUGA: Oknum Pejabat Imigrasi Ngurah Rai yang Kena OTT Jadi Tersangka, Begini Dosanya
Sebab, kata Bimantoro, Korps Bhayangkara bisa menepis segala kecurigaan selama mengamankan pelaksanaan Pilpres 2024.
"Menghilangkan kecurigaan, karena beum-belum saja sudah dicurigai," kata mantan Dubes RI untuk Malaysia itu.
Setelah panja netralitas terbentuk, kata dia, Polri bersama para perwakilan dari peserta Pilpres 2024 RI untuk membuat posko bersama di tingkat pusat dan daerah.
Nantinya, para perwakilan peserta Pilpres 2024 RI bisa menyampaikan kabar terjadi gesekan kepada anggota polisi yang berada di posko bersama.
"Utusan peserta ada perwakilan di poskonya polisi, apabila terjadi di lapangan ada gesekan atau apa, bisa diselesaikan, baik posko di pusat atau daerah," kata Bimantoro. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan