jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumut, harus menanggung sendiri dana pembangunan Bandara Tuan Rondahaim di Pematang Raya.
Pasalnya, tidak ada alokasi bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk proyek pembangunan bandara perintis itu.
BACA JUGA: Sumbar Diprediksi Dapil Terberat Bagi Caleg DPD
"Itu pembangunan bandara di Simalungun menggunakan APBD, dananya pemda. Tidak ada bantuan dari APBN. Itu proyeknya pemda setempat," ujar Juru Bicara Kemenhub, Bambang S Ervan, kepada JPNN di Jakarta, kemarin (19/3).
Dijelaskan, setelah Kemenhub mengeluarkan izin penetapan lokasi, kapan proses dimulainya pembangunan bandara sepenuhnya tergantung Pemkab Simalungun.
BACA JUGA: Polisi Syariat Tangkap 24 Wanita Berpakaian Ketat
Lantas apa lagi keterlibatan kemenhub ke depan? Bambang menjelaskan, peran kemenhub nantinya setelah pembangunan bandara selesai. Yakni pengawasan yang terkait hal teknis kebandaraan.
"Seperti bagaimana aspek keselamatan penerbangan di bandara, karena harus memenuhi standart kebandaraan. Jadi nantinya harus ada sertifikasi untuk aspek keselamatan penerbangan," ujarnya.
BACA JUGA: Letusan Slamet Setinggi 2.000 Meter
Hal lain yang nantinya membutuhkan peran kemenhub, lanjutnya, adalah soal izin rute penerbangan. "Izin rute penerbangan nanti disesuaikan dengan kondisi pasar," terang Bambang.
Bupati Simalungun JR Saragih pernah mengatakan, jika nantinya bandara sudah dibangun, maka akan terus dilakukan pengembangan agar bisa dilandasi pesawat jenis Boeing. Bahkan dia pasang target, untuk jangka panjang Bandara Tuan Rondahaim bisa menjadi menjadi bandara domestik bahkan bandara internasional.
Dia optimis itu bisa tercapai, berdasar proses pengembangan Bandara Silangit di Tapanuli Utara dan Bandara Binaka di Nias. Awalnya, kedua bandara itu hanya bandara perintis yang hanya bisa menampung Fokker, tapi kini berkembang menjadi besar dan bisa dilandasi Boeing. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perdagangan Harimau Sumatera Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi