jpnn.com, JAKARTA - Polemik gaji calon PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari honorer K2 juga disorot oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron. Dia bahkan menyebut pemerintah pusat memang belum punya anggaran untuk menggaji mereka.
Hal ini disampaikan Herman saat berbincang dengan JPNN, Senin (28/1) pagi, terkait penolakan sejumlah daerah untuk menggaji PPPK, sementara kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan tidak akan memaksa daerah yang tak punya anggaran untuk penggajian dimaksud.
BACA JUGA: Perangkat Desa Setara IIA tapi Gaji PPPK dari Honorer K2 Dibebankan ke Pemda
"Memang belum tergambar solusinya, karena pertama, tidak ada anggaran di pusat. Dan saya yakin juga ada kesulitan anggaran di daerah," kata Herman.
Politikus Partai Demokrat itu memandang, urgensi bagi daerah untuk menggaji PPPK kemungkinan tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan pos anggaran lainnya. Misalnya untuk pembangunan daerahnya.
BACA JUGA: Saran Buat Jokowi terkait Polemik Gaji PPPK
Oleh karena itu, kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Hero ini, bila pemerintah sejak awal punya keinginan menuntaskan honorer K2, seharusnya rencana ini dimusyawarahkan terlebih dahulu.
BACA JUGA: Pilpres, Fadel: Tidak Ada Kata Netral untuk Honorer K2
Sumber penggajian PPPK dari honorer K2 masih jadi polemik. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
BACA JUGA: Perangkat Desa Setara IIA tapi Gaji PPPK dari Honorer K2 Dibebankan ke Pemda
"Ayo kita duduk bareng, bicarakan mulai perencanaan formasinya, sampai kepada pembiayaannya. Kita duduk bersama. Karena kalau menghitung berasaran terhadap bulan dan orang tidak terlalu banyak biayanya. Tetapi kalau menghitungnya satu tahun menjadi besar," jelas Hero.
Untuk mencari solusi penggajian PPPK ini, Hero berencana mengusulkan supaya komisi II memfasilitasi pertemuan pemda dengan kementerian terkait.
Sebab, DPR juga belum mendapat laporan utuh mengenai hasil pertemuan pemerintah pusat dengan daerah mengenai PPPK ini. Baik dari Kementerian PAN-RB maupun BKN.
BACA JUGA: Saran Buat Jokowi terkait Polemik Gaji PPPK
"Nanti kami juga akan tanya sejauh mana respons pemda. Memang skema di kementerian keuangannya kan belum ada. Ini kan respons spontan, ya memang dari sisi keuangan belum ada rencananya. Kalau sifatnya demikian kan nanti akan terkendala berbagai hal," tambah Hero.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... James Raup Ratusan Juta dari Honorer K2 yang Ngebet jadi PNS
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam