JAKARTA - Menneg PPN/Kepala Bappenas HPaskah Suzetta menilai pemerintah DKI Jakarta lamban dalam menangani dan menanggulangi banjir yang tiap tahun terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya
BACA JUGA: KLH Keluhkan Minimnya Anggaran
Padahal, dana untuk itu relatif mencukupi karena selain dari APBD, pinjaman luar negeri juga dikerahkan untuk memperkecil resiko banjir di jakarta“Meski dirasa lamban dalam menangani dan menanggulangi banjir, saat ini kita tidak lagi bisa menginstruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih cepat menangani masalah banjir
BACA JUGA: KPK Segera Panggil Para Gubernur
Kita hanya bisa minta tolong,” kata Paskah Suzetta, dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi, digelar di DPP Partai Golkar bertema 'Banjir dan Penanggulangannya' di Jakarta Selasa (27/1)Lebih jauh dijelaskan Paskah Suzetta, dalam tahun 2007 dalam skala nasional kerugian dari sisi infrastruktur yang disebabkan oleh banjir mencapai Rp5,6 triliun
BACA JUGA: 56 Klub Marching Band Bersaing Rebut Piala Presiden/Wapres
Sementara lost ekonomi mencapai Rp4 triliun“Karena begitu tingginya potensi kerugian yang diakibatkan oleh banjir, pemerintah telah merubah paradigmaTekanannya tidak lagi pada pengendalian, tapi sudah diperluas secara lebih terintegrasi antara lain meletakan resiko banjir sebagai prioritas, membangun sistem peringatan dini, mengurangi faktor penyebab dan memperkuat sistem ketahanan warga menghadapi banjir,” kata Paskah Suzetta
Sementara itu, Menteri PU Djoko Kirmanto mengurai tiga penyebab banjir yakni banjir kiriman, hujan lokal yang lebat dan air pasang laut“Untuk mengatasi banjir kiriman, kita harus berkomitmen untuk menghutankan kembali daerah-daerah hulu sungai, membangun waduk/situ dan normalisasi sungaiUntuk mengatasi banjir yang disebabkan hujan lokal, kita harus melalukan pembersihan terhadap saluran-saluran pemukiman” ujar Djoko Kirmanto
Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur, Hardisoesilo justru menyesalkan sikap Bappenas yang selama ini dinilai tertutup terhadap sumber-sumber pembiayaan penanggulangan banjir
“Bappenas selama ini tidak pernah membicarakan dana penanggulangan banjir yang datangnya dari pinjaman luar negeriAntara Komisi V dan Bappenas selama ini hanya berdiskusi soal dana mengatasi dan penanggulangan banjir bersumber dari APBNSumber lain seperti pinjaman luar negeri tidak pernah disebut-sebut,” ujarnya
Selain itu, dia juga menegaskan lemahnya komitmen pemda dalam menegakkan hukum untuk tata ruang kota sehingga banyak lahan hijau yang dipakai untuk pusat-pusat perbelanjaan, terutama di wilayah Jakarta Selatan yang menurut UU seharusnya memiliki lahan hijau 30 persen(Fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Penanggulangan Banjir Turun Rp 64 M
Redaktur : Tim Redaksi