jpnn.com, JAKARTA - Kunjungan sembilan pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ke luar negeri telah memicu kontroversi di tengah kebijakan pemerintah yang tengah fokus pada pemulihan ekonomi dalam negeri.
Tindakan ini dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh pejabat untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri demi menghemat anggaran negara.
BACA JUGA: Kemenperin Sebut iPhone 16 Tak Boleh Dijual di Indonesia, Tetapi
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Sosial (Puskas) Mohamad Fuad.
Fuad menilai bahwa dalam kondisi di mana banyak sektor industri dalam negeri yang masih berjuang untuk bangkit dari dampak pandemi, keputusan untuk mengirimkan sembilan pejabat dalam perjalanan dinas ke luar negeri dinilai sebagai langkah yang tidak tepat.
BACA JUGA: Menperin Agus Gumiwang: Kemenperin Belum Bisa Membuka Izin Edar untuk iPhone 16
"Fokus pemerintah seharusnya lebih terarah pada upaya pemulihan ekonomi domestik dan mendukung industri dalam negeri. Jadi perjalanan mereka ke Turki ini patut dipertanyakan. Apa urgensinya?" tegas Fuad.
Kesembilan orang ini hadir dalam rangka Pelaksanaan Halal Expo 2024 di Tukri. Kegiatan berlangsung sejak 26 November 2024 hingga 1 Desember 2024.
BACA JUGA: Sebanyak Ini Duit yang Disita KPK dari Penangkapan Pj Wali Kota Pekanbaru, Wow
Fuad menjelaskan perjalanan dinas ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari biaya tiket pesawat, akomodasi, hingga biaya operasional lainnya.
Di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas, dia mengatakan pengeluaran untuk perjalanan dinas semacam ini dinilai sebagai pemborosan anggaran negara.
"Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait tujuan, manfaat, dan anggaran yang digunakan dalam perjalanan dinas tersebut," bebernya.
Kasus ini, lanjut Fuad, sejatinya telah merusak citra pemerintah di mata publik. Tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat ini dapat memicu ketidakpercayaan dan memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
"Presiden Prabowo sudah jelas instruksinya, kalau tidak terlalu penting, tak perlu ke luar negeri. Kalau memang mau, silakan gunakan anggaran sendiri," kata Fuad. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua PDIP Jateng Bambang Pacul: Cuaca Sedang Tidak Baik-Baik Saja di Kami
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti